****************************************
ASAHAN |Nusantara Jaya News – Forum Informasi Kajian Investigasi & Hukum Sumatera Utara (FIKIH Sumut) resmi mengumumkan aksi unjuk rasa besar-besaran pada Senin, 1 Desember 2025, sebagai bentuk kemuakan terhadap ‘kekacauan administrasi dan dugaan penyimpangan’ yang terjadi di Pemerintah Desa Sei Sembilang, Kecamatan Sei Kepayang Timur.
Aksi ini bakal digelar di Kejari Asahan, Mapolres Asahan, dan Kantor Bupati Asahan, menandakan bahwa persoalan di desa ini sudah tidak lagi dianggap sebagai masalah kecil, tetapi diduga sebuah benang kusut yang sengaja dibiarkan menjerat kepentingan masyarakat.
Audiensi Masyarakat Berujung Kekecewaan: Kades Dinilai Menutup Rapat Informasi ADD
Menurut FIKIH Sumut, masalah bermula pada 21 September 2025, ketika masyarakat datang baik-baik untuk beraudiensi dan meminta data Alokasi Dana Desa (ADD). Namun yang mereka dapatkan justru jawaban yang dianggap arogan dan tidak mencerminkan semangat transparansi.
Plt Kepala Desa Sei Sembilang disebut enggan membuka data, bahkan menyatakan bahwa ADD hanya boleh diketahui oleh BPD dan Inspektorat.
Pernyataan itu dianggap tamparan keras terhadap asas keterbukaan pemerintah.
“Ini sikap yang tidak hanya tidak kooperatif, tetapi juga merendahkan amanat UU KIP, PMK 145/2023, dan PMK 146/2023. Kepala desa seolah menempatkan dirinya sebagai penguasa absolut anggaran,” tegas Mhd Tuah Saragih, Korlap Aksi yang didampingi Ibnu Saragih.
BPD Dinilai Lempar Bola — APBDes Mendadak Berubah
Ketika masyarakat mencari jawaban dari BPD, yang terjadi justru drama lempar tanggung jawab antara Ketua dan Sekretaris BPD. Tidak ada klarifikasi, tidak ada data, justru semakin mengaburkan keadaan.
Belum selesai di situ, publik dibuat tercengang dengan perubahan mendadak papan informasi APBDes 2024, yang menambah aroma tidak sedap dalam pengelolaan desa.
Indikasi Penyimpangan Rp 1,1 M Lebih — FIKIH Sumut: “Ini Harus Dibongkar Total”
Dalam penelusurannya, FIKIH Sumut menemukan indikasi bahwa sejumlah program desa tidak sesuai realisasi, dan nilai dugaan penyimpangannya menembus angka Rp 1,1 miliar lebih.
Beberapa sektor yang ditengarai bermasalah:
Program posyandu yang tidak sesuai laporan
Gaji tokoh agama yang diduga tidak tersalurkan sebagaimana mestinya
Pembangunan jalan yang tidak sebanding dengan anggarannya
Kegiatan pembangunan lainnya yang jauh dari bentuk realisasi
“Kami tidak mau desa ini dijadikan ladang bancakan. Terlalu banyak kejanggalan yang baunya semakin menyengat. Kepercayaan masyarakat sudah jatuh ke titik nadir,” ungkap Tuah.
Aksi 1 Desember Jadi Tekanan Politik dan Hukum
Aksi ini digelar bukan sekadar unjuk rasa, tetapi menjadi ultimatum moral dan hukum agar aparat penegak hukum segera turun tangan menyikat habis praktik-praktik yang dinilai janggal tersebut. (AH)
