SURABAYA |nusantarajayanews.id – Dukungan bagi KPK terus mengalir. Baik dari lembaga, tokoh masyarakat, maupun individu yang diwujudkan KPK mengapresiasi dukungan ini sebagai support dalam pemberantasan korupsi.
Sesuai dengan rapat kesepakatan temen-temen lembaga Jawa Timur bersama, baik DPW DPC yang ada di 38 kota/ kabupaten Jawa Timur nanti Insya Allah tanggal 9 Januari 2022 akan adakan orasi dengan menyampaikan aspirasinya.
“Kita mendukung sekaligus giat-giat Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) turun ke daerah terutama di Jawa Timur,” kata ketua DPP JCW Jawa timur DRS. H. Sajali, SH, MH,MM.ph.C.CPCLE sekaligus advokad konsultan hukum PPH Indonesia, Senin (26/12/2022).
Hal yang disampaikan saat orasi diantaranya masalah Pembangunan Rusunawa Gunung Anyar tahun 2014 bantuan APBN ke APBD Propensi jatim sebesar Rp 75 milliart ada 2 unit 4 lantai 162 kamar sampai sekarang selama 8 tahun kosong/ tidak ada yang menempati.
Selain itu, Dana Hibah dan Dana sertifikat BI, Dana Sertifikat Bank Indonesia tahun 2004 sampai tahun 2009(tidak masuk kas Daerah, Dana Hibah tahun 2013. hak memperoleh perlindungan hukum, Dana COVIT 19 (tidak ada laporan pertanggung jawaban pada Gubernur), Dana Hibah pada 5 OPD tahun 2014,(tidak ada laporan pertanggung jawaban pada Gubernur), Dana Hibah tahun 2015 (tidak ada laporan pertanggung jawaban pada Gubernur) Dana Hibah tahun 2018 (tidak ada laporan pertanggung jawaban).
Juga Dana Hibah tahun 2019 (tidak ada laporan pertanggung jawaban pada Gubernur).Dana Hibah tahun 2020 (tidak ada laporan pertanggung jawaban pada Gubernur),Saldo Investasi Non permanen pada 3 SKPD belum dapat diyakini, Terdapat dana bergulir yang macet pada 7 SKPD.
Tak hanya itu, Hasil Audit BPK RI tahun 2004 sampai tahun 2009 pada 44 SKPD dan DPD propensi jatim,Hasil Audit BPK RI tahun 2014 dan tahun 2015, Dana BPOPP pada satuan pendidikan jenjang SMA/SMK Negeri dan Swasta dugaan
dipotong atau tidak dicairkan,Tahun 2020 hanya dicairkan 5 bulan dugaan
kerugian negaraTahun 2021 hanya dicairkan 6 bulan dugaan kerugian negara, Tahun 2022 hanya dicairkan 3 bulan dugaan kerugian negara.
Lebih lanjut DRS. H. Sajali, SH, MH, MM.Ph.C.CPCLE. Ketua Umum DPP LSM Jatim Corruption Watch Jawa Timur menambahkan, Untuk teman-teman nantinya baik DPP, DPW dan DPC mengapresiasi tentang KPK melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
“Sehingga nanti Jawa Timur menjadi perhatian khusus, paling tidak ada istilahnya ada efek Jera, juga untuk memberikan shock terapi serta memberikan masukan yang persuasif dan ilmiah,” lanjut Sajali
Untuk diketahui, Untuk massa yang dikerahkan, kurang lebih maksimal 1000 massa permintaan teman dengan bantuan dari divisi-divisi 38 kabupaten/kota yang ada di Surabaya dan sekitarnya.
“Harapannya, Semoga nanti ya berhasil dengan baik, tidak ada kendala apapun di lapangan sehingga tiap-tiap anggota seluruh ada koordinatornya serta yang mengkoordinir untuk keamanan dan sebagainya,” pungkasnya. (Anl)
