****************************************
SURABAYA |nusantarajayanews.id – Fraksi PDI Perjuangan, Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktiono, BA,SS menggelar Reses sidang keempat masa persidangan kedua Tahun 2023 di Balai RW 01, Tambak wedi gang Langgar Surabaya, Rabu (25/01/2023) pukul 19:00 WIB.
Dalam reses kali ini, Baktiono ,BA,SS mengatakan ada seputar warga bertanya tentang kesehatan karena banyak warga yang belum tersosialisasi belum menggunakan haknya sebagai warga Kota Surabaya dan di era kepemimpinan mas Erik dan mas armuji ini untuk kesehatan, karena ini sudah dipermudah dan sangat mudah.
“Cukup menunjukkan KK dan atau KTP Surabaya saja, dipermudah, walaupun tidak punya kartu BPJS walaupun punya kartu BPJS karena warga yang meninggal, karena orang meninggal pasti orang tidak mampu walaupun punya kartu BPJS tenaga kerja yang tidak dibayar walaupun punya kartu BPJS nonaktif tidak masalah di seluruh Rumah Sakit Umum di Kota Surabaya, baik negeri maupun pemerintah tni-polri,” jelasnya.
Selain itu, yang jadi catatan saat ini yaitu petugas-petugas rumah sakit yang itu harus juga paham dengan kebijakan walikota, baik untuk warga ini baik di Puskesmas terutama rumah sakit pemerintah itu harus memahami. juga masalah pembangunan karena memang usulan warga di daerah ujungnya Surabaya yaitu daratan yang dekat Pantai dekat laut Suramadu ini juga perlu untuk mendapatkan pembangunan yang merata, baik untuk box culvert gorong-gorong saluran yang pernah diusulkan agar segera direalisasi,
Yang tidak kalah pentingnya, lanjut Baktiono, di wilayah Kelurahan Tambak Wedi tidak ada SMP Negeri, Ini kewenangan pemerintah kota bersama dengan yang di Kelurahan Kapas Madya baru itu juga harus menjadi prioritas sama dengan di Kelurahan Sukomanunggal juga tidak ada namanya pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan juga dengan dinas Perumahan Rakyat kawasan permukiman segera untuk membangun sekolah sekolah negeri terutama SMP dan pemerintah provinsi Jawa Timur juga memperluas untuk membangun SMA maupun SMK Negeri,
“Jadi Jangan dibiarkan Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi sekolahnya kurang karena perbandingan rasio penduduk dan sekolah ini masih membutuhkan sekolah sekolah negeri,” tegas Baktiono
Selain kesehatan dan pendidikan, Baktiono menilai warga disini masih belum tersosialisasi dan sudah saya sosialisasikan masalah pembangunan rumah tidak layak huni atau rutilahu dan zaman sekarang persyaratan surat tanah tidak prioritas asal tanah tadi tidak sengketa, titik asal kota dan ber KTP Surabaya.
Tak hanya itu, terkait akses jalan warga disekolahan TK, nanti akses jalan ini kita lihat untuk akses jalan utama, maka kami minta ketua LPMK agar nanti bisa menulis surat untuk Komisi C dan menunjukkan mana yang bisa digunakan untuk akses jalan agar tidak mengganggu Kegiatan warga yang ada di wilayah Tambak Wedi Baru, karenanya sekarang pemerintah kota akan mengeluarkan izin untuk pembangunan kawasan itu jalannya harus mobil bisa lewat.
“Harapannya warga masyarakat bisa paham yang kami sampaikan bisa komunikasi dengan saya kalau terjadi sesuatu karena memang tujuan kami untuk melayani warga Surabaya dengan tulus dan ikhlas,” pungkasnya. (AnL)
