SAMPANG |nusantarajayanews.id – Dalam rangka meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi didampingi sejumlah kepala perangkat daerah mengikuti Rapat Koordinasi Strategi Nasional KPK bersama Kepala Daerah se-Indonesia secara virtual di Ruang VIP Pendapa Trunojoyo, Selasa (5/9/2023).
Hadir secara daring Pimpinan KPK, Mensos RIbersama Jajaran, Kapusdatin Kemenkumham, Dirjendukcapil, Dirjen Kemenkumham, Direktur Perencanaan Strategis dari BPJS.
Berdasarkan hasil evalusasi tahun 2022, disampaikan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini di sejumlah daerah masih terdapat keluarga penerima manfaat yang telah meninggal dunia, terindikasi ASN dan TNI/Polri, terdaftar di AHU dan memiliki upah diatas UMK.
Menanggapi masalah tersebut, dalam jangka waktu satu bulan, setiap daerah diminta untuk melaksanakan pemadanan data daerah dengan dengan Dukcapil, BPJS, PLN, BKN, PKH, dan Kemenristekdikti.
Ketua KPK Firli Bahuri berharap, daerah dapat segera menindaklanjuti sehingga persoalan ini dapat segera terselesaikan.
“Kami mohon kepada pemerintah daerah bisa menyiapkan data yang terbaik sehingga bantuan sosial dapat tepat sasaran, ” harapnya. (red)