****************************************
Jakarta|Nusantara Jaya News – Kontroversi memuncak di tengah masyarakat Indonesia menyusul penunjukan sejumlah tokoh dan politikus pendukung Prabowo-Gibran sebagai komisaris di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Antara lain, Condro Kirono, Grace Natalie, dan beberapa politikus lainnya yang aktif dalam mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Penunjukan mereka sebagai komisaris BUMN mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan, terutama karena jabatan tersebut dianggap memiliki keterkaitan yang erat dengan aktivitas politik.
Sebagian besar publik menilai bahwa penunjukan politikus sebagai komisaris BUMN bisa menciptakan potensi konflik kepentingan yang serius.
Condro Kirono, yang sebelumnya dikenal sebagai politikus yang aktif dalam kampanye politik, kini mendapat kursi komisaris di salah satu BUMN.
Begitu juga dengan Grace Natalie, yang juga dikenal sebagai pendiri Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan sejumlah politikus lainnya yang memiliki catatan aktif dalam dunia politik.
Keputusan ini memunculkan pertanyaan tentang independensi dan integritas lembaga BUMN itu sendiri.
Banyak yang khawatir bahwa keputusan politik dalam penunjukan komisaris BUMN dapat mempengaruhi keputusan bisnis dan kebijakan yang diambil oleh perusahaan-perusahaan tersebut.
Meskipun pemerintah menegaskan bahwa penunjukan tersebut berdasarkan pada pertimbangan kualifikasi dan kapabilitas para calon komisaris, namun hal tersebut belum mampu meredam kekhawatiran masyarakat akan potensi campur tangan politik dalam urusan bisnis negara.
Dalam menjaga kredibilitas dan transparansi, masyarakat menuntut agar proses penunjukan komisaris BUMN dilakukan dengan lebih terbuka dan objektif, tanpa adanya intervensi politik yang merugikan kepentingan publik.
Dengan demikian, diharapkan BUMN dapat tetap menjalankan fungsinya secara independen dan berorientasi pada kepentingan negara dan masyarakat. (Red)
