****************************************
SURABAYA, Nusantara Jaya News – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menyampaikan target ambisius Pemprov Jatim dalam meningkatkan penilaian pelayanan publik dari Ombudsman pada acara Sosialisasi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Jatim, yang digelar di Hotel Movenpick Surabaya, Rabu (19/6/2024) kemarin.
Dalam acara yang dihadiri perwakilan dari 38 kabupaten/kota se-Jatim tersebut, Pj Gubernur Adhy menekankan bahwa seluruh 39 lokus di Jawa Timur (1 Pemprov dan 38 Pemkab/Pemkot) harus masuk dalam Zona Hijau Kategori A dengan opini kualitas tertinggi pada penilaian tahun 2024.
“Alhamdulillah, penilaian kualitas layanan publik di Jawa Timur telah mengalami kenaikan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Dari Zona Kuning menjadi Zona Hijau. Targetnya tahun ini adalah tidak ada lagi zona warna kuning. Zona hijaunya pun harus yang tertinggi,” ujar Adhy dalam keterangan tertulis diterima oleh redaksi, Kamis (20/6/2024).
Berdasarkan penilaian Ombudsman tahun 2021, Pemprov Jatim masuk Zona Kuning Kategori C dengan opini kualitas sedang. Pada tahun 2022, naik ke Zona Hijau Kategori B dengan opini kualitas tinggi, dan tahun 2023 mencapai Zona Hijau Kategori A dengan opini kualitas tertinggi dengan 36 lokus.
Kondisi yang sama juga terlihat di kabupaten/kota se-Jatim, di mana 21 dari 38 kabupaten/kota (55%) sudah berada di Zona Hijau Kategori A dengan opini kualitas tertinggi, 15 kabupaten/kota (40%) di Zona Hijau Kategori B dengan opini kualitas tinggi, dan dua kabupaten (5%) masih di Zona Kuning Kategori C dengan opini kualitas sedang.
“Wilayah yang masih berada di Zona Kuning akan kita dorong, baik dari provinsi maupun kabupaten/kota di sekitarnya, sehingga seluruh Jawa Timur bisa masuk Zona Hijau dengan nilai tertinggi,” jelas Adhy.
Untuk mencapai target ini, Adhy menekankan pentingnya pelayanan publik yang baik dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan mengikuti regulasi dan standar operasional yang tinggi, ia berharap pelayanan terbaik bagi masyarakat bisa menjadi prioritas di seluruh sektor layanan di Jawa Timur.
“Yang terpenting bagi setiap bidang di setiap dinas adalah memberikan yang terbaik untuk kepuasan masyarakat. Jika ini dilakukan, maka penilaian dari Ombudsman, Menpan, hingga Bappenas RI tidak perlu ditakuti atau dibebani,” tambahnya.
Adhy juga menyoroti peran penting Aplikasi Sukma-E Jatim dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara periodik. Hasilnya, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Jatim tahun 2023 mencapai 86,8, dan per 18 Juni 2024, nilai IKM telah mencapai 87,5. Ia berharap data ini dapat terus meningkatkan kualitas layanan di Jawa Timur.
“Harapannya adalah seluruh layanan di Jatim mengacu pada Reformasi Birokrasi Tematik dan Transformasi Digital, sehingga semua layanan bisa berjalan sistemik dan digital,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim, Agus Muttaqin, mendukung arahan Pj Gubernur Jatim. Ia menekankan bahwa kesiapan seluruh jajaran birokrasi pemerintahan menjadi kunci suksesnya penilaian Ombudsman.
“Kesiapan dari panjenengan semua menjadi kunci hasil penilaian. Persiapan matang seperti Bimtek ini dapat menyempurnakan nilai saat penilaian,” ujarnya.
“Dengan begitu, harapannya target peningkatan nilai menjadi Zona Hijau bisa tercapai,” tutupnya.
