****************************************
Surabaya | Nusantara Jaya News – Hari terakhir pendaftaran calon kepala daerah di Jawa Timur (Jatim), pasangan Khofifah Indar Parawansa bersama Emil Elestianto Dardak resmi mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan dukungan penuh dari partai politik (parpol) yang tercermin dalam penyerahan form B1-KWK ke KPU.
Pendaftaran yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus kemarin ini menandai langkah penting dalam proses pilkada wilayah tersebut. Khofifah Emil dikawal oleh relawan dan pendukung yang tergabung dalam kirab budaya. Beragam pertunjukan budaya menarik mengiringi perjalanan mereka menuju kantor KPU Jatim.
Tak hanya itu, pendaftaran calon bupati maupun wali kota juga berlangsung meriah di 38 kabupaten/kota se Jatim dengan berbagai pertunjukan atraktif saat mengantar calon kepala daerah ke kantor setempat.
Dilansir laman resmi makinews.com, LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim telah melakukan sosialisasi mandiri mengenai pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) hingga jajaran perangkat desa.
Ketua MAKI Jatim Heru Satriyo mengatakan bahwa pentingnya netral ASN dan Baznas Jatim selama proses pemilihan kepala daerah.
“Kami mengingatkan kembali dengan tegas bahwa ada dua hal yang harus dilakukan yaitu netralitas ASN dan Baznas Jatim,” ujarnya dalam keterangan pers diterima oleh redaksi, Kamis (29/8/2024).
Tim Litbang dan Investigasi MAKI terkait Baznas Jatim ini telah mengumpulkan data, foto, dan video kegiatan serta laporan pertanggungjawaban yang mengindikasikan adanya kebijakan Baznas yang hanya mendukung calon petahana.
“Nantinya, ada waktunya akan fokus dugaan kasus korupsi di Baznas Jatim. Meski, kasusnya lama data masih valid ada pada kami,” kata Heru sembari senyum.
Heru menghimbau seluruh pengurus dan anggota MAKI Jatim untuk lebih waspada, terutama dalam memantau kegiatan yang didanai APBN / APBD yang berpotensi disusupi kampanye terselubung. Ia menyoroti juga kasus Dinas Koperasi dan UMKM Jatim yang diketahui menggelar yel-yel dukungan kepada salah satu calon kepala daerah dalam sebuah acara, yang menurutnya telah mencoreng nama baik calon tersebut.
“Kepala dinas baru akan kami awasi secara ketat, terutama kegiatan yang tidak sesuai tugas pokok dan fungsi serta program OPOP yang seakan menjadi fokus utama,” terang dia.
Heru memberikan peringatan keras kepada calon kepala daerah yang terindikasi dalam kasus dugaan korupsi hibah atau memiliki afiliasi erat dengan terdakwa kasus korupsi.
“Calon kepala daerah yang terindikasi kuat terlibat dalam dugaan korupsi, saya mohon tidak memaksakan diri untuk maju. Bayangkan, jika calon tersebut menang dan kemudian tersangkut kasus korupsi, bagaimana nasib masyarakat yang sudah memilihnya?,” ungkap Heru.
MAKI Jatim juga sedang mengkaji potensi pelanggaran terkait korupsi di KPU kota/kabupaten yang wilayahnya hanya memiliki satu calon kepala daerah. Menurut Heru, KPU yang menyelenggarakan pilkada dengan hanya satu calon harus bertanggung jawab atas anggaran yang sudah digunakan, termasuk untuk sosialisasi dan launching pilkada.
“Potensi pelanggaran pidana korupsinya terlihat jelas ketika kegiatan sosialisasi dan launching pilkada yang seharusnya untuk lebih dari satu calon, malah digunakan untuk mendukung kontestasi dengan calon tunggal. Harus ada konsekuensi hukum, dan MAKI Jatim akan merancang alur potensi pelanggaran pidana korupsinya,” imbuh Heru.
MAKI Jatim juga mengajak masyarakat untuk lebih peka terhadap netralitas ASN dan segera meluncurkan posko pengaduan untuk pelanggaran netralitas ASN dan Baznas Jatim.
