Jakarta |Nusantara Jaya News – Kongres Luar Biasa (KLB) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) telah sukses digelar di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, pada 18 Agustus 2024.
Dalam kongres ini, Zulmansyah Sakedang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PWI yang baru, menggantikan posisi sebelumnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Pusat.
Selain itu, Sasongko Tejo juga kembali dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI.KLB ini dihadiri oleh 22 perwakilan provinsi, meskipun terdapat 15 provinsi lainnya yang menolak untuk hadir.
Penolakan tersebut disinyalir karena ketakutan para ketua daerah akan pembekuan jabatan mereka oleh HCB, yang masih mengaku sebagai Ketua PWI, meskipun status keanggotaannya telah dicabut secara permanen.
Selama KLB berlangsung, ancaman pembekuan PWI provinsi oleh kelompok HCB juga mencuat. Beberapa PWI provinsi seperti PWI JAYA, Bangka Belitung, Riau, dan Banten dilaporkan telah dibekukan oleh kelompok tersebut.
Namun, keputusan KLB menyatakan pembekuan ini tidak sah dan mengembalikan posisi PWI provinsi tersebut seperti semula.Kelompok HCB juga sempat berupaya membubarkan KLB dengan mengirimkan surat kepada pihak kepolisian, namun upaya ini tidak membuahkan hasil.
KLB tetap berjalan dengan dukungan dari para wartawan senior seperti Tribuana Said, Ilham Bintang, Wina Armada, Marah Sakti Siregar, dan Auri Jaya.
KLB ini tidak hanya mengesahkan kepemimpinan Zulmansyah Sakedang sebagai Ketua Umum PWI yang baru, tetapi juga menegaskan pencabutan status keanggotaan HCB yang sebelumnya telah diputuskan oleh Dewan Kehormatan PWI Pusat.
Keputusan ini dianggap final dan mengikat seluruh anggota PWI.KLB juga mengoreksi tindakan HCB yang dianggap melanggar aturan organisasi dengan mengganti 4 anggota DK sebelumnya.
Keempat anggota DK tersebut dikembalikan ke posisi semula, sementara segala keputusan yang dibuat oleh PWI versi HCB setelah status keanggotaannya dicabut dinyatakan tidak sah.
Dengan demikian, KLB ini menandai babak baru dalam sejarah PWI, yang diharapkan dapat membawa organisasi ini kembali ke jalur yang benar dan menjauh dari kepemimpinan yang otoriter dan tidak sah. (Red)