****************************************
Medan | Nusantara Jaya News – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Peduli Urusan Rakyat (DPD GEMPUR) Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa perihal dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau yang sering disingkat KKN, terjadi di Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUTR) Langkat.
Aksi tersebut berlangsung pada Jum’at (13/12/24) siang hari di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution No.1 C, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan.
Dalam orasinya, Ahmad Putra Siregar selaku Koordinator Aksi mengungkapkan bahwa telah terjadi sejumlah dugaan tindak pindana khususnya korupsi, diantaranya yaitu;
1). Pengaspalan dengan Hotmix Jalan Utama Dusun Paya Rempah Desa Kuta Parit Kec. Selesai, dilaksanakan oleh CV.ZA dengan nilai anggaran sebesar Rp. 394.000.000,00.
2) Lanjutan pengaspalan dengan Hotmix Jalan Bakti Abri Desa Sei Limbat, Kec. Selesai, yang dikerjakan oleh CV. L 786 dengan nilai anggaran Sebesar Rp. 492.182.000,00.
3) Pembangunan gelanggang olahraga mini Kab.Langkat, yang dilaksanakan oleh CV. Java Perdana dengan nilai anggaran Rp. 2.500.000.000,00.
4) Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin pemeliharaan berkala peningkatan/rekonstruksi) ruas jalan Namo Ukur-Namo Tating Kec. Sei Bingai – Tematik 00 (DAK) yang dimenangkan oleh CV. Tepayana, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.916.554.000,00.
“Kami menduga kuat dari sejumlah proyek tersebut ada permainan antara Kepala Dinas PUTR Langkat, panitia dan pemenang tender sehingga bukan hanya unsur nepotisme yang terjadi, terlebih dugaan tindak pidana korupsi dengan berkurangnya jumlah volume pekerjaan yang mengakibatkan kerugian uang negara”, ujarnya.
Senada disampaikan, Afriansyah selaku Koordinator Lapangan yang mendesak Kejagung RI untuk segera turun guna memeriksa seluruh oknum yang terlibat dalam dugaan tindak pidana KKN, dan pihak Kejati Sumatera Utara mengintruksikan Kejari Langkat agar segera panggil dan periksa Kepala Dinas PUTR Langkat atas dugaan KKN yang dimaksud.
“Kami meminta Kejatisu, Kapoldasu untuk bentuk tim Khusus untuk mengusut tuntas dugaan KKN di Dinas PUTR Langkat,” pungkasnya mengakhiri.
Diakhir unjuk rasa, pihaknya juga berharap Pj Bupati Langkat segera menonaktifkan Kepala Dinas PUTR Langkat atas dugaan KKN dengan alasan belum layak dalam mengemban tugasnya sebagai Kepala Dinas. (Septian Hernanto)
