****************************************
Surabaya |Nusantara Jaya News – Dugaan mal administrasi dalam proses penerbitan sertifikat pelaut di Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya mencuat ke publik setelah seorang alumni, Reno Bagus Samodro, melaporkan kasus tersebut ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak serta ke Kementerian Perhubungan RI. Reno menuding adanya pelanggaran prosedur serius yang berpotensi merugikan masa depan kariernya sebagai pelaut profesional.
Dalam laporannya, Reno membeberkan bahwa sertifikat yang diterimanya — meliputi Basic Safety Training (BST), Safety Awareness Training (SAT), Crowd Management Training (CMT), dan Crisis Management and Human Behaviour Training (CMHBT) — tidak dilaksanakan sesuai standar internasional STCW 1978. Salah satu komponen penting, yaitu latihan Personal Survival Techniques di kolam renang, justru dihilangkan dengan alasan kolam renang dalam kondisi kotor. Padahal, praktik tersebut merupakan bagian krusial dalam pelatihan keselamatan dasar bagi pelaut.
Tak berhenti di situ, Reno mengungkapkan bahwa usai menyampaikan kritik atas kualitas pelatihan, ia malah mendapat perlakuan tidak profesional dari pihak Poltekpel Surabaya. Ia mengaku dipingpong dari satu pejabat ke pejabat lain tanpa solusi jelas. Ketika Reno meminta agar sertifikatnya dibatalkan melalui mekanisme evaluasi resmi, Poltekpel hanya menawarkan opsi pembatalan atas permintaan pribadi tanpa adanya audit formal.
Lebih memprihatinkan lagi, Reno dipaksa menandatangani kertas kosong, sebuah tindakan yang sangat berisiko dan dapat membuka peluang penyalahgunaan tanda tangan untuk administrasi yang tidak transparan.
“Saya sudah beritikad baik meminta evaluasi yang sah, bukan sekadar membatalkan sertifikat dengan alasan pribadi. Namun yang saya hadapi justru tekanan untuk menandatangani dokumen kosong dan penolakan hak saya untuk mendapatkan kejelasan hukum,” ujar Reno.
Akibat kejanggalan dalam pelatihan tersebut, lamaran kerja Reno ke perusahaan kapal pesiar internasional dibatalkan setelah panel seleksi mendeteksi ketidaksesuaian dalam sertifikat pelatihannya. Ia juga menghadapi kesulitan besar untuk mengulang diklat di tempat lain, lantaran sistem nasional sudah mencatat sertifikat lama atas namanya.
Dalam suratnya ke Kementerian Perhubungan, Reno meminta audit menyeluruh terhadap prosedur penerbitan sertifikat di Poltekpel Surabaya, serta permohonan fasilitasi penghapusan data agar ia bisa mengikuti diklat sah di institusi lain. “Saya hanya ingin berkarier secara legal dan profesional. Kesalahan administrasi tidak seharusnya menghancurkan masa depan saya,” tegas Reno.
Menanggapi laporan ini, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru MAKI, langsung bereaksi tegas. Ia memastikan bahwa dugaan mal administrasi tersebut adalah masalah yang sangat serius dan tidak akan dibiarkan begitu saja. Heru juga telah memberikan surat tugas khusus kepada Koordinator Bidang Hukum MAKI Jatim untuk mendampingi Reno dalam menempuh jalur hukum, baik secara pidana maupun perdata.
“Saya masih memberikan ruang klarifikasi kepada Direktur Poltekpel Surabaya untuk memberikan jawaban atas apa yang dipermasalahkan Reno. Kami berikan batas waktu 2×24 jam. Lepas dari itu, MAKI Jatim akan mengambil tindakan yang sangat serius. CATAT ITU,” tegas Heru MAKI dalam keterangannya.
Kasus ini menjadi pengingat keras bagi seluruh lembaga pendidikan pelayaran di Indonesia untuk senantiasa menjunjung tinggi standar pelatihan keselamatan dan administrasi yang transparan demi melindungi hak dan masa depan para pelaut nasional.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Poltekpel Surabaya belum memberikan klarifikasi resmi atas dugaan tersebut. (Red)
