****************************************
Surabaya |Nusantara Jaya News – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koorwil Jawa Timur mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan status hukum GF, Bupati Jember saat ini, terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi dana hibah DPRD Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022. Desakan tersebut ditegaskan langsung oleh Ketua MAKI Jatim, Heru MAKI, yang menyebut bahwa masyarakat Jember membutuhkan kejelasan hukum yang pasti, mengingat posisi GF sebagai kepala daerah sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan.
“Ini menjadi bagian penting dalam upaya penegakan hukum. Masyarakat Jember membutuhkan kepastian, jangan sampai kasus ini dibiarkan berlarut tanpa kejelasan,” ujar Heru MAKI dalam keterangannya kepada media.
Heru MAKI juga mengingatkan janji KPK yang sebelumnya menyebut akan menahan 21 tersangka kasus korupsi dana hibah DPRD Jatim pasca Lebaran. Ia menegaskan agar KPK tidak hanya menjadi “tukang gantung” tanpa tindak lanjut yang jelas. “Jangan sampai KPK hanya menggantung kasus ini. 21 tersangka itu sudah layak dijebloskan ke jeruji penjara KPK,” tegasnya.
Menurutnya, perhatian khusus juga harus diberikan kepada GF yang telah tiga kali diperiksa KPK. MAKI Jatim berharap agar pengembangan proses hukum terhadap GF diprioritaskan mengingat dampaknya terhadap pemerintahan di Kabupaten Jember. “Khusus Bupati Jember, kami minta KPK segera merilis status hukumnya. Ini menyangkut masa depan pembangunan di Jember,” kata Heru.
Dalam waktu dekat, MAKI Jatim berencana mendatangi langsung kantor KPK di Jakarta bersama pengurus MAKI Jember dan sejumlah tokoh masyarakat untuk menggelar aksi demonstrasi. Aksi ini dimaksudkan sebagai bentuk tekanan moral agar KPK segera memberikan kepastian hukum atas keterlibatan GF.
Lebih lanjut, Heru MAKI kembali mengingatkan bahwa secara kelembagaan, MAKI Jatim tidak pernah mencabut pernyataannya yang menyebut bahwa 95 persen anggota DPRD Jatim periode 2019-2022 akan terseret dalam pusaran kasus korupsi dana hibah, termasuk di dalamnya GF yang saat itu menjabat sebagai anggota dewan.
“Saya minta KPK lebih memprioritaskan proses hukum terhadap GF yang kini menjabat sebagai Bupati Jember, daripada hanya fokus pada anggota DPRD lainnya. Ini penting agar publik melihat adanya keseriusan dalam pemberantasan korupsi,” pungkasnya.
MAKI Jatim juga menegaskan komitmennya sebagai garda terdepan dalam mengawal kasus ini hingga tuntas, dan memastikan KPK tetap independen dan tidak ‘masuk angin’. (Red)
