****************************************
Surabaya |Nusantara Jaya News – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur menyampaikan keheranan dan tuntutan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penggeledahan rumah anggota DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, yang dilakukan pada Kamis (14/3/2025). Penggeledahan tersebut memunculkan spekulasi di publik mengenai keterkaitannya dengan kasus korupsi dana hibah DPRD Jawa Timur.(14/4/25).
Ketua MAKI Jatim, Heru MAKI, mempertanyakan langkah KPK yang dinilai tidak relevan dengan konteks penyelidikan dana hibah DPRD Jatim periode 2019-2022. Ia menyebutkan bahwa seharusnya KPK fokus pada penelusuran lebih lanjut terhadap anggota DPRD Jatim yang diduga terlibat, bukan menyasar tokoh nasional yang kala itu menjabat sebagai Ketua DPD RI.
“Saya herannya, bukannya KPK mengembangkan kepada anggota DPRD Jatim 2019-2022, kok malah menyasar yang lainnya?” ungkap Heru MAKI kepada wartawan.
Heru menegaskan, pengungkapan sebelumnya yang menetapkan 21 tersangka dan mengungkap peran Sahat Tua Simanjuntak, belum tuntas. Ia menduga masih ada keterlibatan anggota DPRD lainnya yang belum tersentuh hukum. Bahkan, sejumlah anggota DPRD Jatim disebut telah beberapa kali dipanggil sebagai saksi, namun hingga kini tidak ada tindak lanjut berarti.
“Saya juga menuntut KPK terkait tindak lanjutnya dalam pengungkapan dana hibah DPRD Jatim dan juga menuntut pertanggungjawaban atas penggeledahan rumah La Nyalla MM. Dua hal ini harus dijawab secara terbuka kepada masyarakat Jawa Timur,” tegasnya.
Heru juga mengklaim telah menerima informasi valid bahwa dalam penggeledahan rumah La Nyalla MM, KPK tidak membawa satu dokumen pun. Hal ini semakin memperkuat keraguan publik mengenai urgensi dan tujuan penggeledahan tersebut.
Sebagai bentuk sikap serius, MAKI Jatim berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan gedung KPK. Mereka juga akan mendirikan tenda keprihatinan sebagai bentuk protes dan tuntutan transparansi dari lembaga antirasuah tersebut.
“Ingat, Ketua KPK itu asalnya dari Malang, Jawa Timur. Jawa Timur tidak bisa diperlakukan semaunya. Kami pasti akan mengambil sikap yang jelas, nyata, dan terukur,” pungkas Heru MAKI.
La Nyalla MM dikenal sebagai figur yang dipilih secara mayoritas oleh masyarakat Jawa Timur dalam pemilu DPD RI. Selama menjabat Ketua DPD RI periode 2019–2022, ia dinilai sukses menjalankan fungsi pengawasan, termasuk mengawal program-program pembangunan di Jawa Timur. Ia juga dikenal terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan aktif menjalin komunikasi dengan jajaran Forkopimda Jawa Timur.
Namun kini, dengan adanya penggeledahan tersebut, muncul berbagai pertanyaan dari konstituen dan publik. KPK diminta menjelaskan secara gamblang apakah ada keterkaitan langsung atau tidak langsung antara posisi Ketua DPD RI dengan pelaksanaan dana hibah DPRD Jatim.b(red)
