****************************************
Tulungagung |Nusantara Jaya News — Polres Tulungagung membantah keras informasi yang beredar dalam sebuah video viral di media sosial yang menyebutkan bahwa anggota kepolisian menabrak warga dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Pernyataan resmi disampaikan oleh Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Tulungagung, AKP Taufik Nabila, untuk meluruskan narasi yang dinilai sebagai bentuk misinformasi atau informasi yang keliru.
“Kita sudah mengumpulkan bukti-bukti apabila yang menabrak itu bukan seorang polisi. Bahkan anggota polisi yang berada di lokasi justru membantu dengan memanggilkan ambulans dan melakukan olah TKP di tempat,” tegas AKP Taufik dalam keterangannya kepada media, Senin (tanggal sesuai waktu kejadian).
Video yang tersebar luas itu menampilkan adegan pasca-kecelakaan yang menimpa tiga orang korban. Dalam narasi video disebutkan secara tidak benar bahwa pelaku penabrakan adalah anggota polisi. Namun berdasarkan hasil penyelidikan dan pengumpulan data oleh pihak kepolisian, pelaku tabrakan adalah warga sipil, bukan anggota kepolisian sebagaimana disampaikan dalam video tersebut.
Lebih lanjut, AKP Taufik menambahkan bahwa saat kejadian, anggota kepolisian yang bertugas justru sigap memberikan bantuan awal. Mereka memanggil ambulans untuk evakuasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) guna mengetahui kronologi peristiwa secara akurat.
Ketiga korban kecelakaan saat ini telah dievakuasi ke RSUD dr. Iskak Tulungagung untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Pihak rumah sakit telah menangani para korban sesuai prosedur kegawatdaruratan.
Polres Tulungagung juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi di media sosial. “Kami harap masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang belum tentu benar. Apabila ada pertanyaan atau keraguan, silakan hubungi kami langsung agar tidak terjadi kesalahpahaman,” pungkas AKP Taufik.
Pihak kepolisian masih terus mendalami kasus kecelakaan ini guna memastikan seluruh fakta di lapangan terungkap dan tidak terjadi simpang siur informasi yang dapat merugikan institusi maupun publik. (Red)
