Denpasar |Nusantara Jaya News – Untuk terus meningkatkan literasi keuangan masyarakat di Provinsi Bali, OJK Provinsi Bali menggelar aliansi strategis melalui pengukuhan Duta Literasi Keuangan serta peluncuran Sistem Informasi Kuliah Kerja Nyata Literasi dan Inklusi Keuangan (KLIK) yang dilaksanakan di Kantor OJK Provinsi Bali, Rabu (25/6).
Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu mengukuhkan perwakilan duta literasi keuangan yang berasal dari mahasiswa KKN LIK, serta duta literasi keuangan yang berasal dari segmen UMKM, Disabilitas, Pelajar dan masyarakat umum.
Dalam sambutannya, Kristrianti Puji Rahayu menyampaikan bahwa seluruh produk keuangan memiliki karakteristik manfaat dan risiko yang harus diperhatikan. Edukasi keuangan oleh para duta literasi diperlukan untuk dapat mengedukasi masyarakat perihal manfaat dan risiko yang harus dipahami oleh masyarakat sebelum menggunakannya..
“Sebagai mahasiswa berguna atau pintar bagi diri sendiri saja tidaklah cukup, apabila belum memberikan kontribusi atau bermanfaat bagi masyarakat. Dengan menjadi Duta Literasi Keuangan, seluruh mahasiswa KKN LIK 2025 dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan literasi dan inklusi di Indonesia,” kata Kristrianti.
Kegiatan turut dihadiri oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Udayana I Nyoman Suarsana, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pendidikan Ganesha I Nengah Suparta, dan Kepala Subdirektorat Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Warmadewa Desak Putu Oki Lestari sebagai mitra OJK Provinsi Bali dalam pelaksanaan program KKN LIK Tahun 2025.
Pada kesempatan ini juga dilaksanakan launching Sistem Informasi KKN LIK (KLIK) yaitu sistem yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi program KKN LIK yang akan dilaksanakan oleh 751 orang peserta KKN LIK pada 50 desa di 8 kabupaten di Provinsi Bali yang bersinergi dengan Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Ganesha, dan Universitas Warmadewa.
Sebelum melaksanakan program KKN LIK pada periode Juli – Agustus 2025, seluruh peserta KKN LIK telah diberikan pembekalan umum dan khusus terkait program KKN LIK oleh OJK Provinsi Bali.
Selain itu peserta juga diwajibkan untuk melakukan pembelajaran mandiri melalui Learning Management System Keuangan (LMSKU) OJK serta secara otomatis juga akan terdaftar sebagai Duta Literasi Keuangan OJK.
Sebelum terjun ke desa, seluruh mahasiswa peserta KKN LIK 2025 dibekali dengan pengetahuan dan materi tentang pengenalan OJK, karakteristik produk industri jasa keuangan, layanan pelindungan konsumen, waspada investasi dan pinjaman online ilegal, waspada kejahatan keuangan digital, hingga perencanaan keuangan sederhana.
Pembekalan khusus telah diberikan kepada seluruh peserta KKN LIK Universitas Undiksha pada tanggal 13 Juni 2025, pada tanggal 25 dan 26 Juni 2025 untuk Universitas Udayana, dan akan dilaksanakan pembekalan khusus pada tanggal 8 Juli 2025 untuk Universitas Warmadewa.
Program KKN LIK telah menjangkau 50 desa di Bali sejak tahun 2023 dan di tahun ini akan menjangkau 50 desa lagi. Selama periode KKN LIK yang dilaksanakan selama hampir 2 bulan, seluruh mahasiswa akan melaksanakan berbagai kegiatan edukasi keuangan kepada seluruh masyarakat di desa tujuan KKN LIK.
Edukasi keuangan tersebut akan menyasar seluruh lapisan masyarakat mulai dari aparat desa, ibu rumah tangga, pemuda-pemudi, pelajar, hingga pendampingan terhadap pelaku UMKM. Selain itu juga dilaksanakan survey profil, potensi ekonomi, hingga inklusi dan literasi masyarakat desa.
Pada tahun 2023, program KKN LIK telah dilaksanakan dengan melibatkan 156 mahasiswa di 10 desa yang menghasilkan 171 kegiatan edukasi dengan jangkauan 8.848 masyarakat. Di tahun 2024 jumlah peserta meningkat menjadi 677 peserta di 40 desa yang menghasilkan 472 kegiatan edukasi dengan jangka. 40 desa yang menghasiikan 472 kegiatan edukasi dengan jangkauan 29.824 masyarakat.
Melalui sinergi antara OJK, Civitas Academica dan seluruh pemangku kepentingan ini, diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara merata di Provinsi Bali, yang pada akhirnya dapat meningkatkan akses keuangan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi Bali.(tik/rls)