Medan, |Nusantara Jaya News — Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Utara menyatakan dukungan terhadap Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, yang tengah menjadi sorotan akibat pernyataannya terkait dinamika administrasi pemerintahan daerah. Menurut KAMMI Sumut, pernyataan tersebut bukan pendapat pribadi, melainkan bentuk pelaksanaan tugas lembaga legislatif dalam merespons keputusan resmi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).(17/6)
Ketua KAMMI Sumut, Wira Putra, menegaskan bahwa publik perlu memahami posisi Ketua DPRD sebagai representasi rakyat dan penegak aturan.
“Apa yang disampaikan Ibu Erni adalah wujud dari komitmen beliau menjalankan keputusan Mendagri, bukan intervensi politik atau pendapat pribadi. DPRD adalah lembaga sah negara, dan pernyataan Ketua DPRD tentu berdasarkan payung hukum,” ujar Wira Putra.
Wira juga menambahkan bahwa polemik terkait empat pulau di perbatasan Aceh-Sumatera Utara sejatinya sudah tuntas di tingkat pemerintah pusat. Presiden RI telah mengambil keputusan, dan kini saatnya seluruh pihak menjaga suasana damai dan rukun di antara masyarakat Aceh dan Sumut.
“Putusan Presiden RI terkait status administratif empat pulau tersebut sudah final. Kita harus hormati bersama. Mari kita semua—baik masyarakat Aceh maupun Sumatera Utara—menahan diri dari provokasi, serta memperkuat persaudaraan dan kerukunan,” tambahnya.
KAMMI Sumut pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak terjebak dalam narasi konflik horizontal yang bisa merusak persatuan.
“Jangan sampai dinamika kebijakan pusat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memecah belah rakyat. Kita justru harus menjadi generasi yang mempererat simpul kebangsaan, bukan merusaknya,” tegas Wira.
Sebagai organisasi mahasiswa yang menjunjung nilai persatuan dan integritas bangsa, KAMMI Sumut akan terus berada di garda terdepan dalam mengawal kedamaian serta penegakan konstitusi di daerah.
Kami mendukung penuh pejabat daerah yang konsisten menjalankan aturan dan menjaga stabilitas sosial-politik. Langkah Ibu Erni adalah contoh keberanian dan tanggung jawab seorang pemimpin daerah,” tutup Wira Putra.(Rz)