****************************************
Jakarta |Nusantara Jaya News – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri secara resmi memulai tahap sosialisasi menuju Indonesia bebas Over Dimension and Over Loading (ODOL) pada Minggu, 1 Juni 2025. Tahap awal ini menjadi bagian penting dari rencana aksi nasional yang dirancang secara menyeluruh demi mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan.
Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, menyampaikan bahwa sosialisasi ini akan berlangsung selama 30 hari ke depan dan akan difokuskan pada beberapa aspek utama, termasuk pemutakhiran data intelijen lalu lintas. “Khususnya data kepemilikan kendaraan yang terindikasi tidak sesuai dengan ketentuan dimensi kendaraan di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Agus, dilansir dari Antara.
Menurut Agus, selain mengumpulkan dan memperbarui data, Korlantas juga akan mengedepankan pendekatan persuasif. Ini mencakup penyampaian informasi, imbauan, dan edukasi langsung kepada pengemudi serta pemilik kendaraan angkutan barang yang selama ini sering terlibat dalam praktik ODOL.
“Diharapkan para pemilik kendaraan dapat segera melakukan normalisasi terhadap kendaraannya atau tidak mengoperasikan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan tersebut, demi mendukung keselamatan dan ketertiban berlalu lintas,” kata Agus.
Lebih jauh, tahap sosialisasi ini dianggap sebagai momentum penting untuk membangun pemahaman bersama antara aparat penegak hukum, pelaku usaha transportasi, dan masyarakat luas. Agus menekankan bahwa upaya menuju Indonesia Zero ODOL tidak semata-mata sebatas penegakan hukum, melainkan juga sebuah gerakan kolektif demi menjaga keselamatan di jalan raya.
“Menuju Indonesia Zero ODOL bukan hanya upaya penindakan, tetapi juga kolaborasi nasional demi kelancaran dan keamanan lalu lintas,” tegasnya.
Dorongan terhadap mitigasi truk ODOL sebelumnya juga pernah disuarakan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, usai terjadi kecelakaan beruntun di Gerbang Tol Ciawi 2, Jalan Tol Jagorawi, Bogor, Jawa Barat pada Februari lalu. Ia menilai bahwa ODOL adalah persoalan kompleks dan dilematis yang tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu kementerian.
“Permasalahan ODOL bukan hanya tanggung jawab Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari institusi terkait lainnya, termasuk sektor ekonomi,” kata Dody.
Langkah awal berupa sosialisasi ini diharapkan mampu menggerakkan kesadaran nasional dalam mewujudkan sistem transportasi yang lebih aman, berkeadilan, dan berkelanjutan, demi keselamatan semua pengguna jalan. (Red)
