****************************************
Medan | Nusantara Jaya News — Ketegangan antara masyarakat sipil dan Pemerintah Kota Medan kembali memuncak. Forum Masyarakat Sumatera Utara yang terdiri dari Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum (AMPH), Persaudaraan Pemuda Indonesia (PPI) Sumatera Utara, dan Progressive Democracy Watch (PRODEWA) Sumatera Utara menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa jilid II besok pada hari Selasa, 5 Agustus 2025. Hal ini disampaikan kepada para awak media melalui pesan WhatsApp pada Senin (4/8/2025).
Aksi ini merupakan kelanjutan dari unjuk rasa yang digelar pada 24 Juli 2025 lalu, yang saat itu tidak mendapat tanggapan atau respon sama sekali dari pihak Pemerintah Kota Medan maupun dati pihak DPRD Kota Medan. Forum Masyarakat Sumut menilai sikap diam tersebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap semangat demokrasi dan penghinaan terhadap aspirasi masyarakat sipil.
Tuntutan utama aksi ini adalah mendesak pencopotan Rio Adrian dari jabatannya sebagai Tenaga Ahli Wali Kota Medan bidang Media dan Monitoring, serta meminta DPD Partai NasDem Kota Medan menjatuhkan sanksi organisasi terhadap yang bersangkutan.
Rio Adrian dituding melakukan pembungkaman terhadap kebebasan pers saat melarang wartawan meliput kegiatan resmi Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, di Balai Kota pada Rabu, 16 Juli 2025. Tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk arogansi kekuasaan dan pelecehan terhadap kerja jurnalistik yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Tindakan Rio Adrian adalah pelecehan terhadap pers dan bentuk nyata pengekangan informasi publik. Ini bukan hanya soal wartawan, tapi soal demokrasi,” ujar Nugra Ferdino, Koordinator Presidium PPI Sumut.
Forum Masyarakat Sumut menjelaskan bahwa aksi lanjutan ini akan dilaksanakan di tiga titik, yaitu:
Kantor Wali Kota Medan
Kantor DPRD Kota Medan
Kantor DPW Partai NasDem Sumatera Utara
Dengan estimasi jumlah massa sekitar 150 orang, aksi akan dimulai sejak pukul 10.00 WIB hingga selesai.
Aulia Rahmadan, Ketua AMPH, menegaskan bahwa aksi akan dilakukan secara tertib dan damai, namun mereka tetap menuntut tanggapan konkret dari pemerintah.
“Kami menuntut Wali Kota Medan tidak lagi diam. Jika kepala daerah tidak mampu melindungi kebebasan pers, maka rakyat yang harus mengingatkan,” tegas Aulia.
Direktur Eksekutif PRODEWA, Fahrul Rozi Panjaitan, juga menambahkan bahwa mereka akan terus mengawal persoalan ini secara serius, tidak hanya lewat aksi jalanan tetapi juga lewat advokasi hukum dan jejaring nasional.
“Hari ini jurnalis dibungkam, besok publik tak lagi bisa bersuara. Ini bukan isu lokal, ini alarm demokrasi,” katanya.
Adapun tuntutan resmi Forum Masyarakat Sumut dalam aksi ini adalah sebagai berikut:
1. Mengecam dan mengutuk keras sikap diam Wali Kota dan DPRD Medan yang tidak memberi tanggapan saat aksi sebelumnya.
2. Mendesak Wali Kota Medan mencopot Rio Adrian dari jabatan Tenaga Ahli Pemerintah Kota Medan.
3. Meminta Ketua DPD Partai NasDem Kota Medan, Afif Abdillah, untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada Rio Adrian.
4. Menuntut penghormatan penuh terhadap kemerdekaan pers, sebagaimana dijamin dalam UU No. 40 Tahun 1999.
5. Menyampaikan mosi tidak percaya kepada pejabat publik yang menghalangi prinsip keterbukaan informasi publik.
Forum juga berharap Polrestabes Medan dapat memberikan pengamanan selama aksi berlangsung untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah provokasi.
“Ini bukan hanya soal Rio Adrian. Ini soal bagaimana pemerintah bersikap terhadap kritik dan suara publik. Bila dibiarkan, ini akan jadi preseden buruk bagi demokrasi lokal,” tutup Nugra.(Rozi)
