****************************************
Sidoarjo |Nusantara Jaya News – Sebuah diskusi publik bertajuk “Jawa Timur Sedang Baik-Baik Saja: Penegasan Zero Pungli Dinas Pendidikan Jawa Timur” digelar di Asmaya Ballroom Lt.5 Premiere Place, Jl. Raya Juanda Sidoarjo, pada Kamis (28/8/2025). Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber penting, antara lain Heru Satriyo dari MAKI Jatim, DR. Basa Alim Tualeka, serta Muhammad Mochtar.
Ketua Forum Komunikasi Ketua Komite SMA/SMK se-Jawa Timur (FKKS Jatim), Kunjung Wahyudi, yang juga hadir sebagai pembicara, menegaskan bahwa kondisi Jawa Timur saat ini stabil dan tidak sedang menghadapi persoalan besar sebagaimana kerap disuarakan oleh pihak-pihak tertentu. Ia menyampaikan bahwa isu-isu miring yang diarahkan pada dunia pendidikan, khususnya terkait dugaan pungutan liar (pungli) di SMA dan SMK, hanyalah opini yang kerap digoreng tanpa landasan faktual.
“Jawa Timur tetap Jawa Timur, bumi Majapahit yang terus bergerak maju. Tidak ada persoalan besar sebagaimana digembar-gemborkan. Justru kita perlu menegaskan bersama bahwa pendidikan di Jawa Timur berjalan baik dan tidak ada pungli di sekolah,” ujar Kunjung Wahyudi.
Lebih lanjut, Kunjung memaparkan landasan hukum yang jelas terkait bantuan, sumbangan, dan pungutan pendidikan sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Menurutnya, opini yang dibangun oleh oknum tertentu seolah-olah semua bentuk partisipasi orang tua adalah pungli adalah kesalahan besar.
Ia menjelaskan bahwa pungutan hanya berlaku bila bersifat wajib dan dilakukan sekolah, sementara sumbangan bersifat sukarela sesuai kemampuan orang tua.
Diskusi publik ini juga menyoroti peran komite sekolah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Komite berfungsi memberikan pertimbangan, menggalang dana, mengawasi, serta menindaklanjuti masukan dari masyarakat. Namun, yang sering disalahpahami adalah fokus pada penggalangan dana, sehingga muncul tuduhan adanya praktik pungli.
Kunjung menyambut baik forum diskusi ini sebagai langkah meluruskan informasi yang simpang siur. Ia menilai masyarakat perlu diedukasi agar tidak mudah terprovokasi oleh opini yang menyesatkan.
Selanjutnya Kunjung Wahyudi menekankan pentingnya transparansi dan musyawarah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Dengan begitu, semua pihak akan memahami bahwa partisipasi masyarakat bukanlah bentuk pungli, melainkan dukungan nyata bagi pendidikan.
Diskusi publik ini akhirnya menyepakati satu hal penting: Jawa Timur tidak sedang bermasalah dan isu pungli di sekolah hanyalah tuduhan yang dibesar-besarkan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama komite sekolah dan masyarakat berkomitmen menjaga iklim pendidikan yang bersih, transparan, serta kondusif demi masa depan generasi muda. (Red)
