Surabaya | Nusantara Jaya News – Kasus balita berusia 1 tahun asal Sidoarjo yang mengalami luka serius diduga akibat digigit temannya di sebuah daycare kawasan Medokan Ayu, Surabaya, terus bergulir. Kali ini, DPRD Kota Surabaya melalui Komisi D menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil pengelola daycare untuk dimintai keterangan.
Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Dokter Akmarawita Kadir, pada Jumat (15/8/2025) mengatakan pihaknya telah menyiapkan undangan resmi untuk pemanggilan. “Undangan sudah kita siapkan, masih kita koordinasikan. Sekitar tanggal 26–27 Agustus rencananya,” ujarnya.
Menurutnya, langkah ini bertujuan memperketat pengawasan agar insiden serupa tidak terulang, terutama karena Surabaya telah menyandang predikat sebagai kota layak anak tingkat dunia. “Karena Surabaya ini kan sudah didaulat kota layak anak sedunia, jadi jangan sampai ada kasus seperti ini,” tegas Akmarawita.
Lebih lanjut, pihaknya juga akan memastikan apakah daycare tersebut sudah memiliki izin resmi dari Pemerintah Kota Surabaya atau justru ilegal. “Perizinan itu sebenarnya sudah diatur di satu pintu. Kalau sudah mengajukan izin, seharusnya fasilitas dan SOP sudah memenuhi standar. Pemkot juga wajib melakukan pengecekan berkala,” jelasnya.
Komisi D berencana mengevaluasi lebih dalam terkait dugaan kelalaian pihak daycare, khususnya saat balita berusia 2,5 tahun menggigit balita 1 tahun ketika sedang tidur. “Ini yang akan kita kupas dalam rapat nanti. Kita akan cari tahu masalahnya di mana, kenapa bisa terjadi,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa izin operasional daycare bisa dicabut apabila terbukti ada kelalaian yang berdampak besar terhadap anak. “Kalaupun ada kelalaian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, izin bisa dicabut. Karena dalam pengajuan izin pasti ada persyaratan yang harus dipenuhi,” kata Eri.
Senada, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh, mengungkapkan pihaknya tengah mengecek status izin daycare tersebut. “Masih kami cek izinnya. Harapan kami, semua yang bergerak di bidang pendampingan atau edukasi anak wajib mengurus izin resmi,” jelas Yusuf.
Jika nantinya ditemukan pelanggaran, pemkot tidak segan memberikan sanksi tegas, mulai dari peringatan hingga penutupan daycare. “Ya, bisa ditutup. Nanti diarahkan supaya tidak boleh menerima siswa lagi, tapi tetap kami cek dulu kebenarannya,” tandasnya.
Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap fasilitas penitipan anak di Surabaya. Selain menyangkut aspek hukum dan perizinan, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa keselamatan dan perlindungan anak harus menjadi prioritas utama. (Red)
