Surabaya |Nusantara Jaya News — Lilik Arijanto, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya, memaparkan dua program inovatif yang akan ia realisasikan apabila terpilih sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya. Kedua program tersebut, yakni big data atau sistem satu data sempurna dan dashboard kinerja, dirancang untuk menyinergikan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam mendukung kebijakan Wali Kota Surabaya.
Dalam presentasinya, Lilik menjelaskan bahwa sistem big data akan menjadi fondasi untuk menghadirkan kebijakan yang lebih akurat, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sistem ini mencakup integrasi data administratif, kependudukan, serta data geospasial dan informasi lain yang dapat diakses oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
“Satu data ini disiapkan data sistem geospasialnya, sistem informasinya. Manfaatnya untuk meningkatkan akurasi kebijakan dan sinkronisasi data antar kepala daerah,” jelas Lilik.
Inovasi ini didorong oleh sorotan langsung dari Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengenai pentingnya validitas data sebagai dasar pengambilan kebijakan. Menurut Lilik, data yang akurat akan memperkuat keberlanjutan program pemerintah dan mengurangi kebijakan yang meleset dari sasaran.
Sementara itu, program inovatif kedua yang ditawarkan Lilik adalah dashboard kinerja, sebuah sistem terpadu untuk memantau dan merencanakan seluruh kinerja OPD agar sejalan dengan visi dan misi Wali Kota. Dashboard ini akan memuat rincian dari tujuh prioritas pembangunan yang dijabarkan menjadi aktivitas konkret, siapa penanggung jawabnya (PIC), rencana penganggaran, hingga target penyelesaian program.
“7 prioritas pembangunan itu dijabarkan pekerjaannya apa aja. Lalu dijabarkan kegiatannya. Ditentukan PIC siapa, dijabarkan lagi pekerjaannya apa, akan ada rencana penyiapan anggaran dan penyelesaiannya,” imbuhnya.
Lilik menegaskan bahwa kedua program ini bukan hanya gagasan teknokratis semata, melainkan solusi nyata atas berbagai persoalan yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya. Salah satunya adalah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir, yang menurutnya masih banyak titik-titik parkir tidak berizin dan belum terdata secara menyeluruh.
Selain itu, ia juga menyoroti masih banyaknya aset milik Pemkot yang menganggur dan tidak dimanfaatkan secara optimal. Dengan adanya sistem big data, informasi aset tersebut akan terbuka dan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
“Yang penting sebenarnya harus bisa koordinasi dengan teman-teman bahas visi untuk mencapai ini, dengan membuat sebuah satu data dan dashboard kinerja benar-benar untuk mereka juga,” pungkasnya.
Lilik berharap dengan implementasi dua program unggulan ini, Pemkot Surabaya akan semakin efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Red)