****************************************
Sidoarjo |Nusantara Jaya News – Polemik yang membelit Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Narkoba) Polresta Sidoarjo, Kompol Riki Donaire Piliang, terus menggelinding dan makin tajam menyeret perhatian publik. Setelah sempat bungkam dan melempar klarifikasi kepada Wakasat Narkoba, kini Kompol Riki akhirnya bersuara. Namun alih-alih meredakan, pernyataan tandingan yang ia lontarkan justru menimbulkan gelombang kemarahan baru di masyarakat.
Dalam catatan hukum, justru hak terlapor yang paling dirugikan terkait status WhatsApp yang ditayangkan oleh Kasatresnarkoba Polresta Sidoarjo, sebagaimana yang terumus azaz praduga tak bersalah.(12/9/25).
Kompol Riki sendiri mengakui bahwa ia sempat mengunggah surat Laporan Polisi (LP) kasus narkoba ke status WhatsApp pribadinya. Ia berdalih hal itu murni tidak disengaja.
“Saya baru sadar setelah diingatkan salah satunya dari rekan wartawan kalau surat Laporan Polisi kasus narkoba yang akan saya kirimkan ke anggota Satresnarkoba, ternyata tidak sengaja terupload menjadi status WA,” ujar Kompol Riki, yang diwakilkan oleh AKP Laila.
Namun, alibi tersebut justru semakin memperkeruh suasana. Publik menilai pembelaan itu lemah, tidak profesional, dan sama sekali tidak mencerminkan standar integritas seorang perwira polisi. Apalagi, dokumen rahasia justru terpublikasi di ruang terbuka melalui akun pribadi seorang Kasat Narkoba.
Situasi kian panas ketika isu lebih serius muncul: adanya dugaan aliran dana berupa bukti transfer kepada pihak yang disebut-sebut memiliki kaitan dengan Kompol Riki. Dugaan ini memperkuat kecurigaan publik bahwa peristiwa ini bukan sekadar “kelalaian teknis,” melainkan menyentuh persoalan integritas aparat.
Kekecewaan juga datang dari kalangan jurnalis. Pemimpin Redaksi Datacyber.id yang mencoba meminta konfirmasi ke nomor pribadi Kompol Riki, menilai sikap sang perwira menutup ruang transparansi. “Sikap seperti ini jelas merusak kredibilitas Polri. Apalagi terkait dokumen rahasia, publik butuh jawaban tegas, bukan alasan ‘tidak sengaja’,” tegasnya.
Menanggapi kontroversi yang terus meluas, sejumlah awak media sepakat mengambil langkah tegas dengan melaporkan kasus ini ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Timur. Mereka menilai, hanya proses hukum internal yang transparan dan objektif yang bisa meredam spekulasi liar di tengah masyarakat.
Pemerhati hukum di Jawa Timur juga menyoroti kasus ini. “Dalih tidak sengaja itu terlalu lemah. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Apalagi ada indikasi transaksi keuangan yang patut ditelusuri lebih jauh. Jika Polri diam, maka citra institusi bisa runtuh di mata masyarakat,” ujar seorang akademisi hukum dari Surabaya.
Hingga kini, baik Polresta Sidoarjo maupun Polda Jatim belum memberi keterangan resmi tambahan terkait langkah yang akan ditempuh. Publik kini menunggu: apakah Polri akan berani mengambil tindakan tegas untuk membersihkan nama institusi, atau justru membiarkan spekulasi ini terus menggerogoti kepercayaan masyarakat.
Yang pasti, kasus ini sudah menorehkan luka serius pada citra kepolisian, khususnya jajaran Satresnarkoba Polresta Sidoarjo. Jika tidak segera ditangani dengan transparansi penuh, kepercayaan publik terhadap aparat hukum dikhawatirkan akan semakin terjun bebas.(Red)
