****************************************
Medan |Nusantara Jaya News – Publik kembali digegerkan oleh hasil publikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Nama Wakil Bupati Serdang Bedagai (AT) menjadi sorotan setelah kekayaannya mengalami lonjakan mencolok dalam kurun waktu hanya satu tahun.
Tercatat pada tahun 2022, harta kekayaan AT berjumlah Rp 13,1 miliar, namun pada tahun 2023 meningkat drastis menjadi Rp 22,1 miliar.
Lonjakan fantastis hampir Rp 9 miliar ini menimbulkan tanda tanya besar dan kecurigaan publik mengenai asal-usul kekayaan sang pejabat.
Seorang pejabat publik seharusnya menjadi teladan dalam kejujuran dan keterbukaan.
Namun, kenaikan harta yang tak wajar ini justru menimbulkan dugaan kuat adanya praktik gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, hingga tindak pidana korupsi.
Kondisi ini jelas meruntuhkan kepercayaan masyarakat dan mencoreng komitmen pemerintahan bersih.
Menanggapi hal itu, Gerakan Aliansi Solidaritas Anti Korupsi (GASAK) Sumatera Utara menyatakan sikap dan akan menggelar aksi unjuk rasa damai sebagai bentuk kontrol sosial dan tanggung jawab moral mahasiswa serta pemuda.
Ketua GASAK Sumut, Sabtu (13/09/2025) menyebutkan, aksi ini bertujuan untuk mendesak aparat penegak hukum menelusuri asal-usul lonjakan harta kekayaan AT yang dinilai mencurigakan.
> “Ini bukan sekadar angka di atas kertas. Lonjakan fantastis ini harus dijawab dengan transparansi. Jangan sampai pejabat publik memperkaya diri di atas penderitaan rakyat,” tegasnya.
Aksi tersebut akan digelar pada:
Hari/Tanggal: Kamis, 18 September 2025
Waktu: 10.00 WIB s/d selesai
Titik Kumpul: MMTC Jl. Pancing
Titik Aksi: Kejaksaan Tinggi Sumut & Mapolda Sumut
GASAK menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk desakan agar aparat penegak hukum tidak tutup mata dan segera melakukan investigasi mendalam.
> “Kami tidak akan tinggal diam melihat indikasi praktik kotor yang merugikan negara. Kejati Sumut dan Polda Sumut harus bertindak cepat, bila perlu melibatkan KPK untuk mengusut tuntas kekayaan yang diduga sarat korupsi,” pungkasnya.
Dengan tajuk “Bongkar Kekayaan Pejabat Nakal, Selamatkan Marwah Pemerintahan”, aksi GASAK Sumut diharapkan menjadi momentum penting dalam menekan aparat agar tidak memberikan ruang bagi praktik korupsi yang semakin merajalela. (SPT)
