****************************************
New York |Nusantara Jaya News – Sidang ke-80 Majelis Umum PBB secara resmi dibuka di Markas Besar PBB di New York pada 9 September, dengan tema “Bersama Lebih Baik: 80 Tahun dan Lebih untuk Perdamaian, Pembangunan, dan Hak Asasi Manusia”. Debat Umum direncanakan akan berlangsung dari 23 hingga 27 September dan pada 29 September.
Pada saat ini, ketika komunitas global secara bersama-sama mempertimbangkan tantangan dan peluang kerja sama di masa depan, saya dengan tulus menyerukan kepada semua lapisan masyarakat di Indonesia untuk mendukung partisipasi Taiwan dalam Sidang Umum PBB dan sistem-sistem terkaitnya, berdasarkan nilai-nilai bersama demokrasi, hak asasi manusia, dan stabilitas regional. (16/9)
Hal ini akan memungkinkan Taiwan untuk berkontribusi dengan keunggulannya di panggung internasional, bersama-sama memajukan perdamaian dan kemakmuran.
Taiwan memiliki pemerintahan, militer, mata uang, dan paspor sendiri, serta menjalin hubungan diplomatik dengan banyak negara, sehingga kedaulatannya tidak diragukan lagi. Namun, selama periode yang cukup lama, Taiwan tidak dapat berpartisipasi dalam sistem PBB.
Alasan utama terletak pada interpretasi yang disengaja oleh China terhadap Resolusi Majelis Umum PBB 2758, yang dikaitkan dengan “Prinsip Satu China” dimana disebarkan secara luas, membingungkan persepsi internasional. Faktanya, resolusi tersebut hanya membahas perwakilan China di PBB, tidak menyebutkan Taiwan, dan tentu saja tidak menguasakan China untuk mewakili Taiwan.
Pemerintah Taiwan, melalui pemikiran inovatif, terus menerapkan pendekatan “diplomasi komprehensif” sambil menetapkan strategi “tiga rantai” Taiwan: “rantai nilai demokratis global”, “rantai pulau pertama di Indo-Pasifik”, dan “rantai pasokan non-merah”.
Mengingat posisinya di garis depan “rantai pulau pertama di Indo-Pasifik”, Taiwan telah memperdalam dialog dan kerja sama di bidang keamanan yang lebih luas dengan negara-negara yang memiliki kepentingan dan nilai geostrategis serupa dan memperkuat keterlibatannya dengan negara-negara demokratis di seluruh dunia melalui “rantai nilai demokratis global”, aktif berpartisipasi dalam platform multilateral untuk mempertahankan tatanan internasional berbasis aturan, dan secara proaktif melindungi industri-industri kritis dari kendali rezim otoriter dengan mendirikan “rantai pasokan non-merah”.
Setelah perang dagang antara AS dan China, perusahaan-perusahaan Taiwan secara bertahap memindahkan basis produksi mereka dari China ke Indonesia dan negara lain. Jumlah pabrik milik Taiwan yang didirikan di Jawa Timur telah meningkat secara signifikan, menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan sinergi antara Taiwan dan Indonesia dalam rantai pasok “non-merah”. Terutama seiring dengan upaya AS dalam menerapkan kebijakan global untuk melawan “penyalahgunaan asal negara”, diperkirakan lebih banyak komponen yang dibutuhkan oleh pabrik-pabrik Taiwan tersebut akan diproduksi di Indonesia, menciptakan peluang kerja yang lebih banyak di dalam negeri dan memperdalam kerja sama bilateral.
Melalui strategi “tiga rantai” yang telah disebutkan di atas dan program “penghargaan mitra” yang saling menguntungkan bersama mitra diplomatiknya, Taiwan melaksanakan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan di negara-negara seperti Palau, Paraguay, dan Eswatini, menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan global.
Taiwan mengintegrasikan kemampuan pertahanan, teknologi, dan ekonominya untuk mendorong pendekatan “diplomasi komprehensif”. Di tengah situasi internasional yang kompleks dan tidak stabil, Taiwan berupaya mencapai kemakmuran bersama dengan negara-negara termasuk Indonesia melalui kekuatan teknologi dan ekonominya serta nilai-nilai yang sama, bekerja sama untuk membangun dunia yang stabil dan sejahtera.
Tahun ini peringatan ke-80 PBB, yang memperingati perjalanannya dalam mempromosikan perdamaian, pembangunan, dan hak asasi manusia. Meskipun Taiwan telah lama dikecualikan dari PBB, Taiwan secara konsisten dan tanpa lelah mempromosikan nilai-nilai tersebut di tingkat global.
Seiring PBB memasuki babak baru, Taiwan tidak seharusnya absen. Taiwan siap bekerja sama dengan semua negara, termasuk Indonesia, dalam kerangka PBB untuk melanjutkan pencapaian masa lalu dan melangkah maju, berkontribusi pada perdamaian dan kemakmuran global.
