****************************************
Probolinggo |Nusantara Jaya News – Desa Pamatan kini berada di bawah sorotan tajam publik setelah jalan utama desa rusak parah. Warga menuding aktivitas tambang yang dikelola Kades Eny bersama rekannya, Iwan—dikenal sebagai bos utama tambang—menjadi biang kerok kerusakan infrastruktur tersebut.(27/9)
Kerusakan jalan yang ditandai dengan lubang besar, aspal terkelupas, hingga genangan air, diduga kuat akibat aktivitas truk tambang dengan muatan berlebih. Truk-truk tersebut hampir setiap hari lalu lalang tanpa pengawasan, meninggalkan kerusakan yang mengganggu aktivitas warga.
“Truk tambang lewat dengan muatan berat, jalan kami jadi rusak parah. Pemerintah desa seolah tutup mata. Kalau terus begini, jalan bisa hancur total,” ujar salah seorang warga dengan nada kesal.
Masyarakat Desa Pamatan menuntut Kades Eny dan Iwan segera bertanggung jawab. Mereka meminta langkah perbaikan jalan dilakukan segera serta adanya transparansi terkait pengelolaan tambang dan penggunaan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas tersebut.
Menurut warga, tambang seharusnya tidak hanya menjadi sumber keuntungan bagi segelintir orang, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dianggap sebagai kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik yang kini mulai terkikis.
Alih-alih memberikan klarifikasi, Kades Eny justru membuat warga semakin kecewa. Saat dihubungi melalui pesan singkat untuk dimintai keterangan, kontak seorang jurnalis justru diblokir oleh sang kepala desa. Sikap ini dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas utama seorang pemimpin.
“Miris, kepala desa bukannya menanggapi keluhan kami malah memblokir kontak. Ini jelas bentuk pelecehan terhadap suara rakyat,” tegas awak media dengan nada geram.
Kasus ini kini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat luas, bahkan berpotensi mengundang perhatian pihak berwenang. Jika tidak segera ditangani, kerusakan jalan yang terus memburuk bisa memicu konflik sosial lebih besar.
Pengelolaan tambang yang baik seharusnya memperhatikan kelestarian lingkungan, keamanan infrastruktur, serta kesejahteraan warga desa. Namun, sikap diam Kades Eny dan Iwan justru menambah daftar panjang pertanyaan tentang adanya dugaan konflik kepentingan di balik aktivitas tambang Pamatan.
Warga menegaskan, mereka tidak akan tinggal diam. Tekanan publik akan terus menguat hingga ada tanggung jawab nyata, bukan sekadar janji kosong.(Slt)
