****************************************
Medan | Nusantara Jaya News – Kasus Dugaan korupsi kembali mencuat dari proyek infrastruktur kereta api di Sumatera Utara. Proyek peningkatan jalur kereta api Kisaran–Tanjungbalai senilai Rp.39,15 miliar, yang dibiayai dari APBN 2024 kini disorot oleh publik, salah satunya dari Barisan Anti Rasuah Sumatera Utara (BARA SU). Hal ini disampaikan oleh Koordinator BARASU Rozi Panjaitan kepada awak media pada hari Senin (6/10).
BARA SU, menuding adanya dugaan praktik melawan hukum dalam pelaksanaan proyek tersebut. Rozi menyebut pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, bahkan sarat kepentingan kelompok tertentu.
Sumber internal kami mengungkap, bahwa modus klasik yang kerap terjadi dalam proyek semacam ini adalah mark up anggaran, manipulasi kualitas material, hingga dugaan kongkalikong dengan kontraktor. Bila benar adanya, praktik ini, tidak hanya merugikan negara miliaran rupiah, tapi juga membahayakan keselamatan transportasi publik.
“Kami menemukan indikasi adanya konspirasi jahat dalam pelaksanaan dan banyak kejanggalan dalam pengerjaan proyek ini. Mulai dari adanya dugaan unsur manipulasi berkas, mark-up, pengurangan volume dan tumpang tindih anggaran. Bahkan, ada beberapa item pekerjaan yang ada didalam RAB, namun tidak dikerjakan,” ucap Rozi.
Banyak kejanggalan yang ditemui dilapangan yang menjadi sorotan , antara lain pembuatan jembatan sementara Rp.1,306 miliar, perbaikan jalan akses masyarakat Rp.601 juta, serta borepile senilai Rp.4,804 miliar yang diduga tidak sesuai spesifikasi, glugu pancang, serta beberapa item lainnya.
“Ini bukan hanya persoalan administrasi, tapi bisa berdampak pada kualitas yang menunjang keselamatan jiwa pada jembatan itu,” ujar alumni USU itu.
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan yang berada di bawah Kementerian Perhubungan disebut sebagai episentrum masalah. Lembaga yang seharusnya menjadi garda pengawas kualitas proyek perkeretaapian justru diduga terlibat dalam praktek pengadaan barang dan jasa yang janggal.
Kami tidak akan tinggal diam, karena kami telah menghimpun bukti administratif dan dokumentasi lapangan yang memperkuat dugaan adanya penyelewengan anggaran.
“Semoga hukum tegak lurus di Sumatera Utara. Jangan lagi ada pejabat yang seenaknya melakukan korupsi demi memperkaya diri sendiri atau kelompok,” katanya.
Kasus dugaan korupsi di proyek perkeretaapian ini menambah panjang daftar masalah pengelolaan proyek infrastruktur di Sumatera Utara. Publik kini menunggu, apakah aparat hukum berani menyelidiki tuntas, atau justru membiarkan kasus ini menguap tanpa arah.
BARASU sebutnya akan mengawal kasus ini hingga tuntas. “Jangan ada disparitas dalam penegakan hukum. Kami optimis Kejati Sumut akan mengusut tuntas kasus ini,” tuturnya, sembari meminta Kejatisu memeriksa semua pihak yang terlibat, baik dari kontraktor, konsultan, maupun pejabat Balai Teknik Perkeretaapian Medan.
Dari informasi yang diterima kasus ini sudah sampai ke aparat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Untuk itu, kami meminta agar penyidik Kejatisu agar dapat segera memanggil dan memeriksa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan,, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sumut III, kontraktor pelaksana PT Limutu Sejahtera (Direktur Cabang), Project Manager, serta Site Manager.
Selain itu, konsultan supervisi PT Wira Cipta Mandiri Konsultan Teknik juga diminta diperiksa, termasuk team leader dan ahli teknik jembatan.
Tidak hanya itu, ia juga menyoroti dugaan keterlibatan pejabat Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan.
“Kami ingatkan agar Kejatisu mengusut tuntas kasus yang sarat rekayasa dan berpotensi merugikan negara miliaran rupiah ini, kami dari BARASU dalam waktu dekat akan menggelar aksi unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara” , tutupnya.(Rozi)
