Nusantara jaya news|Medan— Pimpinan Wilayah GP Ansor Sumatera Utara menggelar dialog publik dalam rangka memperingati Hari 2025. Diskusi ini membahas kebijakan pemerintah terkait penetapan 10 tokoh sebagai Pahlawan Nasional tahun 2025. Acara menghadirkan narasumber dari unsur organisasi kepemudaan, akademisi, dan tokoh masyarakat.

GP Ansor Sumut: Dialog Dibutuhkan untuk Merespons Perbedaan Pandangan

Sekretaris PW GP Ansor Sumut, Edy Harahap, menyampaikan bahwa kegiatan ini digelar untuk membuka ruang dialog terbuka di tengah berbagai tanggapan publik.

“Di masyarakat ada yang pro dan ada yang kontra. Karena itu GP Ansor Sumut mengundang para narasumber agar kebijakan ini dapat dibahas secara jernih dan komprehensif,” ujarnya.

Abdul Kholik M.Si: Perbedaan Pendapat Merupakan Dinamika Demokratis

Narasumber dari GP Ansor, Abdul Kholik, M.Si., menilai keberagaman pandangan merupakan hal yang wajar dalam proses demokrasi.

“Perbedaan pandangan itu hal biasa. Yang terpenting, kita memahami kebijakan ini secara objektif,” katanya.

Akademisi: Forum Diskusi Perlu Terus Dihidupkan

Akademisi Dr. Rahman Tahir, M.I.P., mengapresiasi GP Ansor karena menyediakan ruang diskusi yang menurutnya mulai jarang ditemui di kalangan pemuda.

“Saya bangga menjadi narasumber. Diskusi seperti ini penting, dan GP Ansor termasuk organisasi pemuda yang responsif terhadap isu-isu kebijakan,” ungkapnya.

Dalam pemaparannya, Rahman juga mengulas pandangan sebagian masyarakat mengenai salah satu tokoh yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional, yakni Jenderal Soeharto, yang dinilai memiliki kontribusi pada pembangunan nasional di masa pemerintahannya. Ia menegaskan bahwa penilaian publik terhadap tokoh tersebut beragam dan menjadi bagian dari dinamika sejarah.

Tokoh Masyarakat: Kontribusi Pasca Kemerdekaan Juga Perlu Dihargai

Tokoh masyarakat Sumut, Dr. Solahuddin Harahap, MA, menekankan pentingnya menghargai seluruh pahlawan nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

“Penetapan pahlawan bukan hanya didasarkan pada perjuangan melawan penjajah, tetapi juga kontribusi dalam menjaga keutuhan negara setelah kemerdekaan,” jelasnya.

Tokoh Pemuda: Keputusan Perlu Dilakukan Secara Hati-hati

Pandangan berbeda disampaikan oleh tokoh pemuda milenial, Harma Saragih, M.Si., yang menilai proses penetapan pahlawan nasional harus dilakukan secara cermat.

“Saya melihat keputusan ini perlu kehati-hatian. Sejumlah tokoh, termasuk Soeharto, masih menyisakan catatan historis menurut sebagian masyarakat. Jangan sampai keputusan ini dipersepsikan bernuansa politik,” ujarnya(IHB)