****************************************
Bali |Nusantara Jaya News – High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali resmi dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ribka Haluk. Kehadiran Wamendagri menjadi momentum penting dalam memberikan arahan strategis terkait pengendalian inflasi dan penguatan stabilitas ekonomi daerah. Acara tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, pimpinan Bulog dan BPS, para bupati/wali kota, serta anggota TPID dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Dalam arahannya, Ribka Haluk menyampaikan apresiasi atas sinergi kuat yang terjalin antara Pemerintah Provinsi Bali dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketahanan pangan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam pencapaian target nasional, termasuk visi pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju angka 8% (yoy). Bali pun dinilai sebagai salah satu daerah dengan kinerja ekonomi terbaik, mencatat pertumbuhan 5,88% (yoy) pada Triwulan III 2025, yang menempatkannya di peringkat ke-4 tertinggi secara nasional. Tingkat inflasi Bali juga terjaga stabil di angka 2,61% (yoy). Selain itu, tren penurunan kemiskinan terus berlanjut hingga mencapai 3,72% pada Maret 2025, menjadikan Bali sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia.
Gubernur Bali dalam sambutannya menegaskan bahwa HLM merupakan forum strategis untuk merumuskan langkah-langkah efektif dalam mengendalikan inflasi. Ia menekankan pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor antara TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota, terutama dalam menjaga kelancaran distribusi barang, mengamankan pasokan komoditas pangan, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Bank Indonesia Provinsi Bali juga memaparkan tiga fokus utama pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan periode akhir tahun. Pertama, memperkuat pasokan komoditas pangan yang berkontribusi besar terhadap inflasi, terutama beras, daging ayam, dan telur. Kedua, mengantisipasi potensi kenaikan harga komoditas musiman yang menunjukkan pola peningkatan dalam lima tahun terakhir, seperti Canang Sari, Cabai Merah, Cabai Rawit, Pisang, Jeruk, dan Daging Babi. Ketiga, melakukan monitoring ketat terhadap kecukupan stok pangan sebagai mitigasi risiko inflasi akibat perubahan cuaca dan meningkatnya permintaan. Kepala Perwakilan BI Bali, Erwin, menegaskan bahwa sinergi antara BI dan TPID akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga dan menjadikan Bali sebagai model nasional dalam pengelolaan pasokan pangan strategis, khususnya untuk mendukung sektor pariwisata yang sedang mengalami pertumbuhan signifikan.
Sementara itu, BPS Provinsi Bali memaparkan perkembangan inflasi daerah, termasuk pola musiman dan komoditas utama penyumbang inflasi. Bulog juga menyampaikan capaian program stabilisasi harga melalui penyaluran beras dan jagung dalam skema SPHP, serta perkembangan penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah (BPP) di seluruh kabupaten/kota.
Sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas sektor pertanian serta perikanan, Bank Indonesia turut menyalurkan bantuan sarana dan prasarana produksi kepada berbagai wilayah di Bali. Pada sesi penyerahan simbolis, bantuan diberikan kepada empat perwakilan penerima, yaitu Koperasi Pemasaran Petani Muda Keren (Buleleng), Subak Tegal Wani (Jembrana), BUPDA Sari Segara (Klungkung), dan Subak Penasan (Klungkung). Bantuan ini diharapkan mampu memperkuat rantai pasok pangan, meningkatkan efisiensi produksi, serta mendukung stabilitas harga pangan dalam jangka panjang.
Dengan sinergi yang semakin solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, BPS, dan seluruh anggota TPID, Provinsi Bali optimistis mampu menjaga inflasi tetap rendah dan stabil menjelang akhir tahun. Upaya ini sekaligus memperkuat ketahanan pangan bagi seluruh masyarakat Bali, sejalan dengan visi pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Red)
