****************************************
DENPASAR |Nusantara Jaya News – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali merilis data terbaru perkembangan harga pada Senin (3/11/2025). Berdasarkan hasil perhitungan inflasi gabungan kabupaten/kota, Provinsi Bali pada Oktober 2025 mencatat inflasi bulanan sebesar 0,16 persen (mtm), setelah sebelumnya mengalami deflasi tipis sebesar -0,01 persen (mtm) pada September 2025.
Secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi Bali mengalami kenaikan menjadi 2,61 persen, meningkat dari 2,51 persen pada bulan sebelumnya. Meski demikian, angka inflasi tersebut masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang tercatat 2,86 persen (yoy).
Secara spasial, dari empat wilayah perhitungan inflasi di Bali, tiga daerah mengalami inflasi bulanan, yakni Tabanan dengan inflasi tertinggi sebesar 0,34 persen (mtm) atau 2,26 persen (yoy), disusul Badung sebesar 0,31 persen (mtm) atau 1,65 persen (yoy), dan Singaraja sebesar 0,28 persen (mtm) atau 2,47 persen (yoy). Sementara itu, Kota Denpasar justru mencatat deflasi ringan sebesar -0,02 persen (mtm) dengan inflasi tahunan 3,29 persen (yoy).
Kepala BPS Provinsi Bali menjelaskan bahwa inflasi bulanan pada Oktober 2025 terutama disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seiring dengan keterbatasan pasokan di tengah kondisi musim kemarau basah. Beberapa komoditas penyumbang utama inflasi meliputi cabai merah, sawi hijau, daging ayam ras, emas perhiasan, dan jeruk.
Namun, tekanan inflasi tertahan oleh penurunan harga pada sejumlah komoditas seperti beras, tomat, canang sari, bahan bakar rumah tangga, dan jagung manis.
Ke depan, BPS mengingatkan adanya risiko kenaikan inflasi yang perlu diantisipasi, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Galungan-Kuningan, yang bertepatan dengan periode puncak kunjungan wisatawan mancanegara (peak season). Selain itu, kenaikan harga emas dunia dan penyesuaian harga BBM non-subsidi pada November 2025 diperkirakan dapat menambah tekanan inflasi.
Faktor ketidakpastian cuaca akibat peralihan ke musim hujan juga menjadi perhatian, karena berpotensi memicu pertumbuhan hama dan organisme pengganggu tanaman yang dapat mengganggu produksi pangan dan hortikultura.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, Bank Indonesia Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi bersama Pemerintah Daerah se-Bali melalui implementasi strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.
Kepala Perwakilan BI Bali menyebut, TPID Provinsi dan seluruh TPID Kabupaten/Kota akan memperkuat pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan melalui regulasi yang adaptif, efisiensi distribusi, serta stabilitas pasokan.
Langkah konkret lainnya meliputi operasi pasar, pengawasan penyaluran SPHP, kerja sama antar daerah, serta pemberdayaan BUMDes, Perumda pangan, dan koperasi dalam mendukung rantai pasok pangan. Sinergi juga diperluas antara petani, penggilingan, pelaku usaha pangan lokal, dan sektor horeka (hotel, restoran, kafe) guna memperkuat ekosistem ketahanan pangan yang inklusif di Bali.
Dengan strategi yang konsisten dan sinergi lintas sektor, Bank Indonesia Provinsi Bali optimistis inflasi 2025 dapat terkendali dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5 persen ± 1 persen, menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ekonomi daerah. (Red)
