****************************************
Medan |Nusantara Jaya News – Jaringan Mahasiswa Indonesia (JMI) menegaskan sikap kerasnya terhadap dugaan keterlibatan oknum anggota TNI dalam aktivitas tambang emas ilegal di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara.(1/11)
Aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan dan dinilai kebal hukum itu diduga kuat mendapat perlindungan dari oknum aparat berseragam.
Sebagai bentuk protes moral dan dorongan penegakan hukum, JMI akan menggelar aksi demonstrasi pada Rabu, 12 November 2025, bertempat di radius 250 meter dari Markas Kodam I Bukit Barisan (Kodam I/BB), tepatnya di Simpang Empat Manhattan, Jalan Gatot Subroto, Medan.
Aksi tersebut juga telah resmi diberitahukan kepada Polrestabes Medan melalui surat pemberitahuan aksi yang sudah dilayangkan sebelumnya.
Dalam pernyataannya, Ketua JMI, Ridwan Dalimunthe, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan desakan agar Pangdam I/BB segera membentuk tim penyelidikan khusus terhadap oknum TNI yang diduga terlibat dalam bisnis tambang emas ilegal di Madina.
“Kami menuntut Pangdam I/BB tidak menutup mata. Jika benar ada prajurit yang ikut bermain di tambang emas ilegal, itu bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan sapta marga,” tegas Ridwan Dalimunthe.
Selain itu, JMI juga mendesak Pangdam I/BB untuk mengevaluasi Asisten Intelijen (Asintel) dan Dandim Tapanuli Selatan (Tapsel) yang dinilai lalai menjalankan fungsi pengawasan terhadap anggotanya.
“Tambang ilegal tidak mungkin berjalan tanpa pembiaran. Pangdam harus turun langsung dan bersikap tegas terhadap aparat di bawahnya yang diduga tutup mata,” ujarnya.
Ridwan menegaskan bahwa JMI tidak bermaksud menjatuhkan TNI, melainkan ingin menyelamatkan marwah dan kehormatan institusi TNI agar tetap bersih dari praktik kotor yang melibatkan oknum-oknumnya.
“Kami cinta TNI yang berpihak pada rakyat dan hukum, bukan TNI yang melindungi, apalagi bermain tambang ilegal,” pungkasnya.
Aksi JMI pada 12 November 2025 di Simpang Empat Manhattan, Medan, akan diikuti oleh puluhan mahasiswa dari berbagai kampus yang membawa spanduk, poster, dan surat terbuka kepada Pangdam I/BB.
Dalam tuntutannya, JMI meminta agar Pangdam menyelidiki keterlibatan oknum TNI, menindak pelaku, serta mengevaluasi unsur pimpinan yang lalai dalam pengawasan tambang ilegal di Mandailing Natal. (SPT)
