****************************************
Surabaya |Nusantara Jaya News – Dalam SIRUP LKPP Tahun Anggaran 2025,Dinas Peternakan Jawa Timur telah mengalokasikan anggaran senilai Rp.10.764.264.000 untuk seluruh paket pengadaan ternak sapi cross betina,sapi perah betina dan sapi limousine serta simental dan pengadaan ternak Kambing senilai Rp.4.603.284.000 untuk jenis kambing lokal,kambing senduro dan kambing PE.
Dengan menggunakan system E Purchasing berbasis E Catalogue,serta mini kompetisi berbasis E catalog,PPK Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur telah sukses melaunching paket pengadaan ternak kambing dan sapinya.
Sebagai OPD teknis membidangi dunia peternakan,sangat wajar ketika PPK Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur kemudian melakukan kajian dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk harga per ekor ternak sapi dan ternak kambing dengan tetap mencantumkan variabel variabel pendukung seperti variabel harga untuk perawatan ternak sapi dan kambing selama dalam holding ground/kandang ternak sebelum dilakukan pemeriksaan hewan ternak oleh tim pemeriksa ternak.
Selain itu,variabel transportasi untuk kepentingan distribusi ternak ke kelompok ternak penerima,juga pastinya menjadi acuan dalam penentuan HPS adalah variabel yang dinamakan “keuntungan rekanan atau calon penyedia” yang biasanya hanya pada kisaran 10-15%.
Sesuai dengan narasi judul diatas,ditengarai ada hal yang tidak wajar yang diduga telah dilakukan oleh PPK pengadaan ternak kambing dan sapi di mana terjadi perbedaan mendasar terutama dalam penentuan spesifikasi ternak untuk sapi dan kambing apabila dibandingkan dengan spesifikasi ternak kambing dan sapi pada paket paket pengadaan ternak sapi dan kambing pada tahun tahun anggaran sebelumnya.
Inkonsistensi pemenuhan spesifikasi ternak sapi dan kambing yang diduga sengaja dilakukan oleh PPK Dinas Peternakan Jawa Timur jelas akan mengarah kepada pertanggung jawaban PPK Disnak Jatim serta KPA dan PA berkenaan dengan potensi munculnya perhitungan kerugian negara yang akan keluar dihitungkan dari selisih harga pada spesifikasi ternak kambing dan sapi pada tahun tahun anggaran sebelumnya dengan spesifikasi pada tahun anggaran terbaru 2025.
Inkonsistensi pemenuhan spesifikasi tersebut menguat ketika pada tahun anggaran 2025 ini,PPK Dinas Peternakan Jawa Tjmur memberlakukan spesifikasi adanya “panjang badan ternak” dan “lingkar dada ternak” pada ternak sapi dan kambing dimana spesifikasi panjang badan ternak dan lingkar dada ternak tersebut tidak pernah muncul pada pemenuhan spesifikasi pengadaan ternak kambing dan sapi pada tahun tahun anggaran sebelumnya.
Implikasi dari inkonsistensi spesifikasi ternak tersebut pastinya akan memunculkan adanya selisih harga dan sesuai data HPS untuk paket pengadaan ternak kambing dan sapi pada tahun anggaran 2025,tidak ditemukan selisih signifikan dari penentuan HPS dengan spesifikasi awal dengan HPS pada tahun tahun anggaran sebelumnya.
Dari paparan diatas,ketika inkonsistensi pemenuhan spesifikasi ternak kambing dan sapi dilakukan perubahan mendasar dengan harus memenuhi standart panjang badan ternak dan lingkar dada ternak,maka selisih harga pada HPS untuk tahun tahun anggaran sebelumnya akhirnya harus dipertanggung jawabkan oleh PPK,KPA dan PA pada paket pengadaan ternak tersebut.
Selisih harga yang mengarah kepada potensi kerugian negara yang muncul akan menjadi sumber dugaan terjadinya praktik korupsi yang berbasis hanya akan menguntungkan kelompok tertentu dan jelas mengarah kepada adanya tindak pidana korupsi yang pastinya bisa dikenakan akibat dari inkonsistensi pemenuhan spesifikasi yang ada.
Dari perbedaan pemenuhan spesifikasi teknis pada pengadaan ternak kambing dan sapi serta tidak ada signifikan perbedaan harga dari spesifikasi pada tahun anggaran 2925 dan tahun tahun anggaran sebelumnya ,memunculkan pertanyaan mendasar,apakah spesifikasi yang diberlakukan pada tahun tahun anggaran sebelumnya menjadikan hasil output atau goal yang salah pada paket pengadaan ternak di tahun tahun sebelumnya dan timbul pertanyaan juga apabila ada spesifikasi yang dianggap kurang memenuhi harapan,dalam penentuan HPS pada tahun anggaran 2025 ini hampir sama dengan harga ternak dengan tambahan spesifikasi tambahan yaitu panjang badan ternak dan lingkar dada ternak?
Maka jawaban akhir dari permasalahan tersebut kembali kepada institusi Dinas Peternakan Jawa Timur.(Red)
