****************************************
Medan|Nusantara jaya news-Sumatera Utara, Bencana alam yang melanda sebagian besar Kabupaten/Kota di Sumatera Utara disebabkan karena adanya anomali siklon tropis senyar di sekitar selat malaka, menyebabkan curah hujan yang tinggi terjadi, ditambah dengan banyaknya lahan kritis akibat perambahan Hutan yang ada di Sumatera Utara, menyebabkan tanah longsor hingga debit arus sungai yang tak terkendali.
Ketua DPC GMNI Kota Medan, Bung Andreas Silalahi Mengatakan, ” Pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk kepentingan jangka panjang, dengan tidak mengesampingkan para Korban Bencana ”
Andreas Silalahi, yang juga seorang Sarjana Kehutanan, ini juga menuntut ” Kita Ingin, Pemerintah Daerah yang terdampak bencana saat ini meminta kepada Presiden Prabowo, untuk segera membuat Moratorium Penebangan/ Perambahan Hutan, dengan menyesuaikan Pengesahan Kebijakan satu Peta dan Pembuatan Badan Pemetaan Nasional ” Andreas mengatakan Pentingnya Pengesahan kebijakan satu peta dan pembuatan badan Peta Nasional, hal disampaikan ini agar Pemetaan setiap Kawasan baik Pemukiman, Perkebunan dan Hutan harus terintegrasi dengan satu Badan khusus, ” salah satu keseriusan pemerintah untuk mengatasi konflik lahan dan agraria serta pencegahan bencana ekologis adalah dengan membentuk kebijakan dimana seluruh peta kawasan yang ada di Indonesia.
terintegrasi oleh satu Badan Khusus, karena sampai sekarang banyak permasalahan agraria dan lahan karena tumpang tindihnya pemetaan kawasan kita dimana kementerian/badan memiliki data pemetaannya masing-masing baik itu Kementerian Kehutanan untuk Kawasan Hutan, Kementerian ATR/BPN untuk pemetaan bidang pertanahan dan Kemendagri untuk pemetaan kawasan dalam konteks administrasi pemerintahan ” ungkap Andreas.
Andreas juga mengatakan ” Dalam kebijakan tersebut pemerintah dapat menginventarisasi secara optimal, dan sifatnya harus Public Access, dengan harapan masyarakat sipil juga dapat memantau konsesi lahan yang diberikan kepada suatu perusahaan, bahan penyelesaian konflik suatu desa dalam kawasan hutan, dan kondisi spasial suatu kawasan, sehingga manajemen risiko dapat dioptimalisasikan, dan masyarakat dapat memantau dengan jelas kondisi kawasan sekitar mereka, bukan hanya bisa menunggu bencana seperti sekarang ini.
Laporan: Arif
