****************************************
Jembrana |Nusantara Jaya News — Pemerintah Kabupaten Jembrana bersama Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Jembrana yang digelar di Kantor Bupati Jembrana, Senin (3/11).
Kegiatan strategis ini dipimpin oleh Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna, S.T., M.T., dan dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Butet Linda H. Panjaitan; Advisor Bank Indonesia, Indra Gunawan Sutarto; Sekretaris Daerah Jembrana, Drs. I Made Budiasa, M.Si.; jajaran Forkopimda, BPD Bali, serta perangkat daerah yang tergabung dalam TPID dan TP2DD Jembrana.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Patriana Krisna menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bank Indonesia Bali atas komitmen dan pendampingan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara TPID dan TP2DD merupakan pilar penting dalam memperkuat pondasi pembangunan ekonomi Jembrana yang inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan.
“Sinergi ini menjadi kunci penting dalam memastikan stabilitas harga dan efisiensi tata kelola keuangan daerah melalui inovasi digital. Kami berharap langkah bersama ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan bagi masyarakat Jembrana,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Bank Indonesia memaparkan perkembangan inflasi Provinsi Bali dan strategi pengendalian harga dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Galungan dan Kuningan. Strategi tersebut difokuskan pada penguatan kerangka kerja 4K, yaitu Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.
Kabupaten Jembrana sendiri memiliki peran vital sebagai lumbung pangan bagian barat Bali. Sepanjang tahun 2024, tercatat luas panen padi mencapai 14,7 ribu hektar dengan produksi gabah sekitar 80 ribu ton. Dengan potensi tersebut, Jembrana menjadi hub logistik pangan yang menghubungkan Jawa dan Bali, didukung keberadaan Rice Milling Unit (RMU) serta peran aktif Perumda Tribhuwana sebagai offtaker komoditas pangan.
Selain fokus pada pengendalian inflasi, HLM juga menjadi momentum penguatan digitalisasi keuangan daerah. Bank Indonesia menekankan pentingnya penyelarasan framework Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dengan arah kebijakan pemerintah pusat. BI bersama Pemkab Jembrana mendorong penyusunan Roadmap TP2DD 2026–2030 yang mencakup peningkatan monitoring dan pelaporan, pengembangan area digital potensial, peningkatan literasi pembayaran digital melalui teller dan reward pajak, serta akselerasi penerapan Kartu Kredit Indonesia (KKI) guna mendukung efektivitas belanja pemerintah.
Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait alih fungsi lahan pertanian yang berpotensi mengurangi produksi pangan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkab Jembrana bersama Bank Indonesia menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian berbasis teknologi modern.
Sebagai bentuk nyata, dalam kegiatan HLM turut diserahkan sarana dan prasarana pertanian padi kepada lima kelompok tani, yakni Subak Sari Merta, Subak Sawe Rangsasa, Subak Pulukan, Subak Pangkung Jelepung I, dan Subak Penyaringan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat upaya intensifikasi pertanian dan menjaga keberlanjutan produksi pangan di tengah dinamika perubahan lahan.
Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas harga dan inflasi, tetapi juga mempercepat transformasi digitalisasi transaksi keuangan pemerintah yang lebih modern, efisien, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Jembrana.(Red)
