****************************************
Medan | Nusantara Jaya News- Di banyak daerah, kepala daerah kerap digambarkan sebagai nakhoda yang memegang penuh kendali atas arah pembangunan kota.
Namun di Kota Medan, narasi itu tampak tidak sesederhana gambarannya. Ada bayang-bayang panjang yang menyertai setiap keputusan, setiap kebijakan, dan setiap langkah politik sang wali kota.
Bayang-bayang itu adalah tengkulak politik, mereka yang memanen keuntungan dari kuasa, bukan dari kerja, dan menentukan harga setiap kebijakan seperti menentukan harga panen Lengkuas di ladang rakyat.
Fenomena tengkulak politik bukan hal baru. Namun belakangan, semakin terang kelompok-kelompok kepentingan yang dulu bekerja di belakang layar kini justru tampil seolah-olah pemilik saham utama dan kendali atas walikota. Mereka hadir dalam setiap foto, memengaruhi setiap keputusan strategis, dan menjadi penafsir tunggal arah pembangunan.
Ketika keputusan publik bergantung pada restu segelintir orang, maka kebijakan tidak lagi menjadi alat kesejahteraan warga, melainkan alat transaksi kekuasaan.
Di Medan, hal ini tampak dari cara kebijakan publik bergerak, cepat untuk proyek atau Jabatan yang menguntungkan kelompok tertentu, tetapi lambat untuk persoalan yang menyentuh hajat hidup orang banyak.
Persoalan struktural dalam penempatan Pejabat di lingkaran Pemko Medan, tata ruang, hingga penataan UMKM sering kali tertinggal.
Sementara itu, proyek besar yang melibatkan kontraktor dan jaringan bisnis politik justru mengalir tanpa hambatan.
Seolah-olah kota ini berada dalam skema pre-order, di mana kepentingan politik tertentu mendapat barang lebih dulu, bahkan warga tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Tengkulak politik bekerja seperti makelar kuasa, mereka menanam pengaruh, menagih balas jasa, dan mendikte arah kebijakan. Contoh kondisi diatas iyalah Sikap Tamak dan Serakah Sekretaris Daerah Pemko Medan Wiriya Alrahman menjadi makelar/ tengkulak jabatan di pemerintah kota medan untuk mendudukan orang orang bawaannya dari Kabupaten Deliserdang saat menjabat sebagai Pj. Bupati Deliserdang.
Citra Effendi Capah yang diimpor dari Kabupaten Deliserdang menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pengembangan Kota Medan kemudian saat ini di tunjuk menjadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi UKM Perindag Kota Medan. Bukan hanya Satu orang, saat ini sedang dalam daftar antrian Heriansyah Siregar mantan Kadis Perkim dan Pertanahan kab deliserdang dan Imran Doni Fauzi yang saat ini berdinas di BPBD Medan.
Begitulah ketamakan para tengkulak politik yang hanya merugikan rakyat. Seolah memberi pesan bahwa ASN di Pemerintah Kota Medan tak satupun yang memiliki kualitas mengisi jabatan jabatan strategis tersebut. Hal ini pastinya berdampak buruk bagi ASN Kota Medan yang telah bekerja dengan baik memiliki kualitas namun kehilangan jenjang karir karena keberadaan Sekda sebagai Tengkulak Politik.
Wali kota, dalam kondisi ini, “terjebak” dalam dilema klasik, antara menjalankan mandat rakyat atau melayani mereka yang membantunya berkuasa. Ketika pilihan jatuh pada yang kedua, maka kepemimpinan kehilangan integritas moralnya. Ketidak piawaian walikota dalam menjalankan perannya memicu kritik pedas dari masyarakat terbukti dengan label yang di sematkan publik sebagai “Walikota Lengkuas” karena tidak memiliki sikap dan keberanian.
Padahal Medan membutuhkan pemimpin yang tidak hanya pintar bekerja, tetapi juga berani melawan. Berani menolak intervensi yang melemahkan reformasi birokrasi. Berani menegakkan aturan meski berhadapan dengan kelompok kuat. Berani menjadi pelindung kepentingan publik, bukan pelayan kepentingan politik.
Jika wali kota tetap membiarkan dirinya berada dalam bayang-bayang tengkulak politik, maka Medan bukan hanya berjalan tanpa arah, tetapi juga kehilangan kesempatan sejarah untuk keluar dari lingkaran stagnasi.
Kota ini membutuhkan keberpihakan yang jelas kepada rakyat, bukan kepada jaringan yang mengkapitalisasi kekuasaan.
Pada akhirnya, jabatan publik adalah amanah, bukan komoditas. Dan seorang pemimpin sejati tahu bahwa berdiri tegak di hadapan rakyat lebih terhormat daripada berjalan tunduk di bawah bayang-bayang tengkulak politik.
Medan layak diperjuangkan, bukan diperjualbelikan. (Rp)
_Sintong Sinaga Komda Sumut-Nad 2024-2026_
_Ketua Presidium Pmkri Medan 2021-2023_
