Gianyar |Nusantara Jaya News – Badan Kerjasama (BKS) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Provinsi Bali bekerja sama dengan Forum Media Peduli LPD menggelar diskusi akhir tahun 2025 bertajuk ‘LPD Kokoh Topang Tumbuhnya Ekonomi Krama Adat Bali’. yang berlangsung di Kantor BKS LPD Kabupaten Gianyar, Bali, pada senin (29/12/2025).
Diskusi ini di hadiri dan dibuka langsung Bupati Gianyar, I Made Agus Mahayastra serta dihadiri Sekda Gianyar, I Gusti Bagus Adi Widya Utama, Ketua PWI Bali, Wayan Dira Arsana, serta perwakilan pengurus LPD se Provinsi Bali.
Bupati Gianyar pada kesempatan tersebut menyampaikan, Diskusi akhir tahun ini sangat penting untuk keberlanjutan LPD itu sendiri. karena untuk tetap berjalan, berkembang dan eksis merupakan tanggungjawab bersama. Agar tetap berkelanjutan, Sumber daya Manusia (SDM) nya harus berpendidikan dan tidak bermasalah.
Bupati Gianyar berharap konsep yang telah disusunnya dapat dibahas pada diskusi ini dan Ia berharap ada auditor yang dibiayai oleh pemerintah yang melakukan audit ke LPD secara reguler.
“Akan Ada 4 kategori dari hasil audit apakah wajar, wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan tidak berpendapat jadi itu sangat penting dan jika itu dilaksanakan maka kantor BKS akan hidup karena pegawai BKS akan bolak balik ke kantor untuk diskusi. Kalau konsep ini berjalan kami daerah Gianyar yang pertama mendukung dan menerapkan konsep itu,”ujar Bupati Gianyar.
Bupati Gianyar menambahkan, dengan adanya audit, maka kondisi keuangan LPD akan bisa diketahui dengan jelas dan transparan. Bahkan Ia mengaku siap memberikan anggaran jika konsep tersebut dijalankan.
Kepala BKS LPD Provinsi Bali , I Nyoman Cendikiawan mengapresiasi kontribusi yang di berikan Bupati Gianyar. Dengan adanya dukungan dari pemerintah diharapkannya tahun 2026 LPD mampu memberikan kontribusi tetap kepada desa adat dalam pelestarian seni adat budaya yang berdasarkan agama Hindu.
“Motivasi dan kontribusi beliau yang siap memberikan anggaran untuk LP LPD akan membangkitkan LPD-LPD yang belum bangkit dan ini sangat luar biasa. Apapun hasil diskusi ini akan kita tindaklanjuti baik kepada pemerintah maupun kepada stekholder yang ada,” ungkap Cendikiawan.
Di sisi lain, Dr. IB Dharmawijaya Mantra, memberikan padangannya bahwa Identitas yang kuat dan jelas harus dimiliki oleh LPD termasuk penyempurnaan Peraturan Daerah (Perda) dan penyesuaian regulasi agar LPD tetap memiliki jati diri.
Rai Mantra menyebutkan, identitas LPD itu harus jelas artinya Perda juga harus mencantumkan nilai, norma dan pengetahuan yang berbentuk LPD tersebut. jangan terpengaruh dengan tren jebakan modernisasi. LPD perlu mengembangkan sesuatu yang berbeda, dengan emosional marketing yang artinya marketing yang menggunakan rasa dan kepercayaan. Karena LPD bukan profit oriented tapi benefit yang mengutamakan azas manfaat keberuntungan.(tik)


****************************************












