****************************************
Jakarta |Nusantara Jaya News – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Kepolisian Daerah Bali. Mewakili Kapolda Bali, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Bali, Kombes Pol. Dr. I Gede Adhi Mulyawarman, S.I.K., S.H., M.H., menerima penghargaan Pin Emas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI. Penghargaan bergengsi tersebut diberikan pada Senin, 3 Desember 2025, dalam acara resmi Kementerian ATR/BPN yang digelar di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.
Dalam kegiatan tersebut, Pin Emas diberikan kepada sejumlah perwakilan institusi dari jajaran Polri, BPN, dan Kejaksaan yang dinilai berhasil mengungkap kasus-kasus mafia tanah di berbagai daerah. KBP Gede Adhi menjadi salah satu penerima penghargaan setelah dinilai berhasil memimpin pengungkapan tindak pidana mafia tanah yang merugikan masyarakat di wilayah hukum Polda Bali.
Penghargaan Pin Emas itu disematkan langsung oleh Menteri ATR/BPN RI, Nusron Wahid, dengan disaksikan oleh Menko Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Dr. H. Agus Harimurti Yudhoyono, serta Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Drs. Syahar Diantono, beserta jajaran kementerian dan Kejaksaan Agung RI lainnya. Momen tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Polda Bali dalam penegakan hukum terhadap praktik mafia tanah yang selama ini meresahkan warga.
KBP Gede Adhi menyampaikan rasa syukur dan penghargaan yang tinggi atas kepercayaan yang diberikan kepada Polda Bali.
“Kami mewakili Kapolda Bali sebagai Tim Satgas Pemberantasan Mafia Tanah Provinsi Bali sangat bersyukur dan ini merupakan kebanggaan bagi Polda Bali. Penghargaan Pin Emas ini menjadi bukti bahwa komitmen kami dalam mengungkap kasus mafia tanah diakui secara nasional,” ujarnya.
Beliau menegaskan bahwa Polda Bali akan terus berupaya maksimal memberantas jaringan mafia tanah yang beroperasi di wilayah Bali.
“Kami berkomitmen akan memberantas dan menindak tegas siapa pun pelaku mafia tanah di wilayah hukum Polda Bali. Tidak ada ruang bagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan mengancam kepastian hukum,” tegasnya.
Penghargaan ini sekaligus menjadi motivasi bagi jajaran Polda Bali untuk meningkatkan sinergi, integritas, dan kinerja dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat, khususnya dalam urusan pertanahan yang selama ini menjadi salah satu isu paling krusial di daerah pariwisata tersebut.(Red)
