****************************************
Dairi |Nusantara Jaya News — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dairi–Pakpak Bharat menyampaikan sikap tegas atas naiknya status *dugaan tindak pidana korupsi belanja pengadaan dan pemeliharaan kendaraan serta BBM di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2022–2023* ke tahap *penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Dairi*.
Berdasarkan informasi yang berkembang, nilai anggaran dalam perkara tersebut mencapai sekitar *Rp4,1 miliar*. HMI menilai langkah Kejari Dairi ini sebagai bentuk awal keseriusan aparat penegak hukum dalam membongkar praktik penyimpangan anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara serta mencederai kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
Namun demikian, HMI menegaskan bahwa *proses penyidikan tidak boleh berhenti pada persoalan administratif semata*. Penyidik *wajib menelusuri secara menyeluruh aliran dana, aktor intelektual, pihak-pihak yang menikmati keuntungan, serta relasi kepentingan* yang diduga kuat melatarbelakangi perkara tersebut.
*Pernyataan Sikap HMI*
Atas dasar itu, HMI Cabang Dairi–Pakpak Bharat menyatakan sikap sebagai berikut:
1. *Mendesak Kejaksaan Negeri Dairi segera menetapkan tersangka* dalam perkara dugaan korupsi DLH Kabupaten Dairi senilai ± Rp4,1 miliar, apabila alat bukti telah terpenuhi sesuai ketentuan hukum.
2. *Mendorong Kejaksaan Negeri Dairi mengusut perkara ini secara tuntas, profesional, dan tanpa pandang bulu*, termasuk jika terdapat dugaan keterlibatan aktor politik, pengusaha, maupun pihak lain di luar struktur DLH.
3. *Meminta Kejaksaan Negeri Dairi membuka perkembangan penyidikan secara transparan kepada publik*, guna mencegah intervensi, spekulasi liar, serta upaya pengaburan atau pelemahan kasus.
4. *Mendukung penuh koordinasi Kejaksaan Negeri Dairi dengan BPKP* dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang objektif, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. *Mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan pers* untuk bersama-sama mengawal kasus ini hingga tuntas sebagai bagian dari komitmen kolektif dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Dairi.
6. *Menegaskan bahwa apabila dalam waktu yang wajar tidak terdapat kejelasan penetapan tersangka dan perkembangan signifikan*, maka *HMI Cabang Dairi–Pakpak Bharat akan menyampaikan laporan, data, dan sikap resmi organisasi ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut)* sebagai bentuk kontrol publik.
HMI menegaskan bahwa *korupsi adalah musuh bersama* dan *tidak boleh ada satu pun pihak yang kebal hukum*, siapa pun orangnya dan dari partai politik mana pun asalnya.
Apabila tidak terdapat kejelasan hukum dalam waktu dekat, *HMI siap mengambil langkah-langkah konstitusional, advokasi struktural, dan aksi moral secara terbuka*, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, sebagai bentuk tanggung jawab intelektual dan sosial kepada masyarakat Kabupaten Dairi.(AMK)
