****************************************
Medan | Nusantara Jaya News – Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Medan, M. Amin Siregar, meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memanggil dan menerima secara langsung aspirasi rakyat Sumatera, khususnya dari kalangan aktivis, relawan kebencanaan, dan influencer yang terjun langsung di lapangan. Ini beliau sampaikan pada Rabu (17/12).
Menurut Amin, langkah tersebut penting agar Presiden tidak hanya menerima laporan dari orang-orang terdekat atau elit pejabat semata, yang berpotensi membuat informasi yang sampai ke Presiden terkesan “baik-baik saja”, sementara kondisi riil di lapangan justru sangat memprihatinkan.
Permintaan ini disampaikan menyusul pernyataan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025), yang menegaskan bahwa pemerintah pusat masih mampu mengendalikan dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta menilai situasi masih terkendali.
“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus,” ujar Presiden Prabowo dalam rapat tersebut.
Namun, M. Amin Siregar menilai pernyataan itu tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Hingga saat ini, jumlah korban meninggal dunia telah mencapai lebih dari 1.000 jiwa, ratusan orang masih dinyatakan hilang, serta ribuan warga terdampak kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian.
“Kalau kondisi ini disebut masih terkendali, kami mempertanyakan standar ‘terkendali’ yang digunakan pemerintah pusat. Realitasnya, rakyat sedang berada dalam kondisi darurat kemanusiaan,” tegas Amin.
Selain itu, KAMMI Medan juga menyoroti sikap Presiden yang menyatakan tidak ingin menerima bantuan internasional, sementara sejumlah kepala daerah telah menyampaikan secara terbuka ketidakmampuan daerah dalam menangani bencana secara maksimal. Bahkan, Pemerintah Aceh diketahui telah menyurati UNICEF dan UNDP untuk membantu penanganan bencana, mengingat kedua lembaga tersebut masih memiliki program aktif dan pengalaman panjang di Aceh, termasuk pascatsunami 2004.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa surat tersebut ditujukan kepada lembaga internasional yang masih beroperasi di Indonesia, bukan kepada PBB secara umum. Menurutnya, Gubernur Aceh berharap lembaga-lembaga tersebut dapat turut membantu pemerintah pusat dalam penanganan bencana.
Sebelumnya, bencana banjir dan longsor melanda sedikitnya 18 kabupaten/kota di Aceh sejak akhir November lalu dan menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat luas.
“Atas kondisi ini, kami menegaskan Presiden Prabowo perlu membuka ruang dialog dan mendengar langsung suara rakyat Sumatera, bukan hanya menerima laporan elit. Aktivis, relawan, dan masyarakat sipil memiliki data dan kesaksian langsung dari lapangan,” ujar Amin.
Ia juga mengingatkan bahwa jika pemerintah pusat terus mengabaikan kondisi bencana di Sumatera yang semakin mencekam, maka rakyat berhak menyatakan sikap politiknya.
“Jika Presiden Prabowo abai terhadap penderitaan rakyat Sumatera, maka sudah layak kita sampaikan mosi tidak percaya kepada Pemerintah Pusat,” tegas Ketua Umum KAMMI Medan tersebut.
KAMMI Medan menyatakan akan terus mengawal isu kemanusiaan ini dan mendesak negara untuk hadir secara nyata, transparan, dan berpihak pada keselamatan rakyat. *(RP)
