****************************************
MEDAN |Nusantara Jaya News — Suara Nurul Yakin Sitorus terdengar tegas. Ketua Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) Sumatera Utara itu tampak menahan emosi ketika membicarakan rentetan bencana banjir bandang yang menghantam Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan beberapa pekan terakhir.
Baginya, banjir itu bukan sekadar bencana alam. Ada jejak manusia di baliknya—jejak yang menurutnya dibiarkan tumbuh menjadi luka besar bagi masyarakat.
“Kami menuding bahwa tidak adanya peran serta fungsi pemerintah terkait kejadian pasca-banjir bandang tersebut,” ujarnya lantang di hadapan awak media, Jumat (5/12/2025).
Kalimat Nurul Yakin itu bukan sekadar kritik. Itu adalah seruan keras, bahkan peringatan, yang menggema dari Medan hingga perbukitan Bukit Barisan.
Beberapa hari sebelum pernyataan itu keluar, tim GPA dari Tapteng, Taput, Sibolga dan Tapsel turun ke lapangan. Mereka menjelajahi tebing-tebing yang mulai gundul dan aliran sungai yang berubah keruh. Dari pengamatan mereka, ada pola yang sama: penebangan hutan yang masif, serta pengerukan tambang emas di wilayah Batang Toru, Tapsel.
Di tengah bentang alam yang seharusnya hijau, mereka menemukan bukti-bukti aktivitas yang diduga kuat dilakukan tanpa kontrol ketat. Dan nama yang paling sering muncul dalam laporan warga adalah perusahaan tambang emas, PT Agincourt.
Di mata Nurul Yakin, aktivitas tambang ini telah menciptakan celah besar bagi kerentanan bencana. “Ketika hutan hilang, air kehilangan tempat meresap. Ketika tanah digerogoti alat berat, bukit kehilangan tulang punggungnya,” ujarnya menggambarkan keadaan.
Bukan hanya sekadar menebang pohon atau mengeruk tanah, GPA Sumut lebih menyoroti dugaan adanya perisai tak kasat mata yang membuat aktivitas ilegal semakin berani.
Ketua GPA di kabupaten terdampak mengklaim bahwa praktik ini “dibekingi” oleh figur-figur berpengaruh. Orang-orang yang, menurut mereka, membuat penegakan hukum seperti kehilangan arah.
“Kalau bukan karena ada yang membekingi, tidak mungkin aktivitas sebesar itu bisa lolos begitu saja,” kata salah satu anggota tim investigasi GPA yang ikut ke lapangan.
Di titik inilah, Nurul Yakin mengangkat satu tuntutan berat: Kapolda Sumut harus turun tangan secara langsung, tanpa kompromi.
Dalam konferensi pers itu, GPA Sumut merumuskan dua tuntutan penting:
1. Kapolda Sumut Wajib Periksa Petinggi PT Agincourt
GPA meminta Aparat Penegak Hukum memeriksa dan menelusuri aliran tanggung jawab para petinggi perusahaan tambang tersebut. Termasuk, menyisir semua dugaan keterlibatan pihak lain — terutama mereka yang disebut “orang berpengaruh”.
2. Menteri ESDM Diminta Cabut Izin PT Agincourt
Di mata GPA, izin operasi yang diberikan kepada perusahaan tambang itu sudah tidak lagi layak dipertahankan. Mereka menilai kerugian ekologis dan sosial jauh melampaui manfaat yang diklaim oleh perusahaan.
Banjir bandang yang menghantam bukan hanya memakan korban fisik, tapi telah memecah ruang-ruang kecil dalam kehidupan masyarakat: sawah rusak, rumah hanyut, dan trauma yang membekas pada anak-anak yang melihat air bah menggulung pemukiman mereka.
“Kalau hari ini kita diam, besok daerah lain akan menyusul,” tegas Nurul Yakin.
Kini bola ada di tangan pemangku kepentingan. Panggilan dari Nurul Yakin dan GPA Sumut menggema seperti lonceng bahaya dari Bukit Barisan. Bukan sekadar ajakan bergerak, tapi tuntutan untuk mengakhiri praktik ilegal yang menodai ruang hidup masyarakat.
GPA Sumut berharap aparat tidak membiarkan suara ini hilang seperti gemuruh hujan di tengah hutan yang mulai tiada. (AH)
