****************************************
DELI SERDANG |Nusantara Jaya News — Pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang kembali mendapat sorotan tajam dari kalangan mahasiswa. Aliansi Mahasiswa Peduli Reformasi Birokrasi Deli Serdang mengingatkan Bupati Deli Serdang agar tidak meloloskan peserta seleksi yang memiliki catatan atau pernah terindikasi bermasalah secara hukum.
Mahasiswa menilai seleksi JPTP yang diikuti 37 peserta untuk mengisi 16 jabatan strategis eselon II tidak boleh hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi dan kemampuan teknis semata, tetapi juga harus mengedepankan integritas dan rekam jejak hukum peserta.
“Kami mengingatkan Bupati Deli Serdang agar benar-benar selektif. Peserta yang memiliki catatan atau pernah terindikasi dalam proses hukum oleh aparat penegak hukum seharusnya tidak diberi ruang menduduki jabatan strategis,” tegas Rusdi S, perwakilan Aliansi Mahasiswa Peduli Reformasi Birokrasi Deli Serdang, Senin (22/12/2025).
Rusdi menegaskan, jabatan pimpinan tinggi pratama memiliki peran vital dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan anggaran daerah. Oleh karena itu, menurutnya, meloloskan figur yang memiliki persoalan integritas justru akan memperbesar risiko penyalahgunaan kewenangan di kemudian hari.
Mahasiswa juga menyoroti pentingnya keterbukaan panitia seleksi dalam mengumumkan hasil penelusuran rekam jejak peserta, termasuk aspek integritas dan kepatuhan hukum. Mereka menilai transparansi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral pemerintah daerah kepada publik.
“Jika seleksi ini bersih, tidak ada alasan untuk menutup informasi rekam jejak peserta. Transparansi adalah kunci membangun kepercayaan masyarakat,” ujar Rusdi.
Lebih lanjut, aliansi mahasiswa tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab akhir proses seleksi JPTP berada di tangan Bupati Deli Serdang sebagai pemegang kendali tertinggi kebijakan daerah. Mahasiswa meminta Bupati tidak sekadar mengandalkan panitia seleksi, tetapi juga aktif memastikan tidak ada kompromi terhadap prinsip integritas.
“Seleksi JPTP jangan dijadikan ruang aman bagi pejabat bermasalah. Reformasi birokrasi harus dimulai dari keberanian menolak figur yang memiliki catatan hukum,” tambahnya.
Aliansi Mahasiswa Peduli Reformasi Birokrasi Deli Serdang menyatakan akan terus mengawal seluruh tahapan seleksi hingga pengumuman akhir. Mereka juga membuka kemungkinan menempuh langkah lanjutan, termasuk aksi terbuka dan pelaporan ke lembaga pengawas, apabila ditemukan peserta bermasalah yang tetap diloloskan.
Mahasiswa berharap seleksi JPTP kali ini benar-benar menghasilkan pimpinan perangkat daerah yang bersih, profesional, dan berintegritas, sehingga mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan dan dipercaya masyarakat. (Tim)
