****************************************
Badung |Nusantara Jaya News – Salah satu Anggota komisi I DPRD Kabupaten Badung I Wayan Puspa Negara, S.P, MSi., mengatakan, penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung tanggal 23 Desember mendatang belum waktunya.
Menurutnya, keputusan Gubernur Bali Wayan Koster, menutup TPA suwung adalah keputusan yang tidak bijaksana. karena penutupan yang dilakukan tersebut tanpa adanya solusi penanganannya.
Dalam Pandangannya, jika TPA Suwung di tutup maka akan ada beberapa permasalahan yang timbul di masyarakat diantaranya akan terjadi “sosial keos” atau kekacauan di masyarakat, karena masyarakat selama ini sudah terbiasa menaruh sampah di depan rumah lalu diangkut oleh pengelola sampah dengan membayar retribusi.
” Kekacauan ini juga akan berdampak tidak baik di sektor pariwisata, akan terjadi penumpukan sampah dimana-mana termasuk di tempat destinasi wisata yang berefek destinasi wisata tercoreng, bisa jadi wisatawan akan mengupload di media sosialnya kemudian Bali dianggap sebagai lost paradise. keputusan gubenur ini akan menciptakan Bali the lost paradise,”ujarnya, kamis (18/12/2025).
Lebih lanjut dikatakannya, hal terburuk akibat penutupan sampah adalah akan terjadi Tsunami sampah dimana-mana sehingga Bali akan diiibaratkan sebagai pulau sampah. Selain itu masyarakat Kabupaten Badung akan merasa. kecewa dengan kepemimpinan gubenur termasuk kepemimpinan bupati.
Ia juga mengatakan kepercayaan kepada pemerintah akan berkurang, dimana dengan kekakuan ini menunjukkan gubenur tidak bijaksana. Sebagai pemimpin seharusnya gubenur tidak emosional, lebih arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan.
“Seharusnya penutupan TPA Suwung secara total dilakukan setelah PSEL selesai. Untuk sementara bisa melakukan konsep control landfill dan sanitary landfill. Belum ada solusi penanganannya kenapa mengambil keputusan. Pikirannya hanya ada sampah rumah tangga, sampah pariwisata, sampah industri. sampah kiriman tidak dipikirkan padahal sampah kiriman itu tanggungjawab pemerintah,”lanjutnya.
Dikarenakan urusan sampah adalah urusan premier, Ia berharap provinsi Bali fokus terhadap urusan sampah dan diikuti oleh kabupaten/kota.
“Saatnya 2026 kita berbenah untuk menyelesaikan sampah ini agar 2027 kita tidak ribut lagi soal sampah,”tutupnya.(Red)
