Surabaya |Nusantara Jaya News — Sebanyak 135 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mengikuti kegiatan Jatim Retreat 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Kamis (15/1/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh unsur birokrasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), hingga para penyelenggara layanan publik di seluruh wilayah Jawa Timur.
Jatim Retreat 2026 menjadi forum strategis bagi jajaran pimpinan OPD untuk memperkuat sinergi, menyatukan arah kebijakan, serta membangun kesamaan frekuensi dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah yang kian kompleks, khususnya di tengah dinamika fiskal nasional.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa retreat ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum penting untuk memperkokoh komitmen bersama seluruh elemen pemerintahan agar bergerak selaras dan adaptif.
“Forum ini merupakan momentum untuk menyatukan arah, memperkuat komitmen, dan memastikan seluruh elemen birokrasi, BUMD, serta layanan publik di Jawa Timur bergerak dalam satu frekuensi yang sama di tengah tantangan fiskal yang semakin dinamis,” ujar Khofifah.
Menurut Khofifah, tantangan pembangunan daerah saat ini semakin berat seiring diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, serta adanya penyesuaian kebijakan transfer ke daerah. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif, efisien, dan inovatif dalam mengelola keuangan daerah.
Instruksi Presiden tersebut, lanjut Khofifah, membawa tiga mandat utama yang harus menjadi pedoman bersama, yakni penguatan tata kelola belanja, optimalisasi sumber pendanaan kreatif, serta peningkatan kualitas layanan publik yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam konteks itulah, tema Creative Financing & Value For Money dinilai sangat relevan untuk dijadikan landasan berpikir dan bertindak bagi seluruh kepala OPD dan pimpinan BUMD.
“Creative financing bukan sekadar alternatif teknis pembiayaan, tetapi juga strategi kepemimpinan dan tata kelola untuk mengombinasikan APBD dengan berbagai sumber pembiayaan non-anggaran secara akuntabel, transparan, dan patuh regulasi,” tegasnya.
Khofifah menguraikan setidaknya terdapat tiga langkah penting dalam mewujudkan creative financing. Pertama, mencari sumber pendapatan baru yang sah dan berkelanjutan. Kedua, mengubah pola pikir dari eksklusif menjadi inklusif. Ketiga, menggeser mindset dari sekadar revenue menjadi profit, serta dari pola spending or earning menjadi spending and earning.
Terkait pencarian sumber pendapatan baru, Khofifah menekankan bahwa pemerintah tidak boleh membebani masyarakat. Sebaliknya, Pemprov Jatim harus mampu mengoptimalkan aset daerah yang dimiliki untuk membuka ruang investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk pemberdayaan UMKM.
“Aset lahan milik pemprov itu sangat banyak dan tersebar di berbagai kota dan kabupaten. Banyak wali kota yang mengajukan KSO atau Kerja Sama Operasi. Kalau ini dimaksimalkan, bisa menjadi sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat,” katanya.
Selain aset daerah, sektor perikanan juga dinilai memiliki potensi besar. Jawa Timur, kata Khofifah, memiliki Grand Parent Stock (GPS) untuk jenis ikan tertentu yang dapat dimaksimalkan guna mendukung program nasional, termasuk pengembangan budidaya ikan di berbagai daerah.
“Sebenarnya ada banyak peluang sumber pendapatan baru. Hal-hal kecil dari UPT bisa dimaksimalkan, kecuali UPT Dinsos dan PPA. Ini hanya bisa terjadi kalau kita membangun perspektif yang inklusif dan open minded,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga menyoroti pentingnya efektivitas dan efisiensi layanan publik, khususnya yang dijalankan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT). Ia menegaskan bahwa perizinan dan layanan yang bisa diselesaikan dengan cepat harus segera dituntaskan.
“UPT harus dikelola dengan baik agar span of control tidak terlalu jauh. Tugas utama kita adalah memberikan layanan publik terbaik tanpa membebani masyarakat,” ucapnya.
Lebih jauh, Khofifah kembali menekankan pentingnya perubahan mindset birokrasi, dari pola pikir penghabis anggaran menjadi pencipta nilai, dari orientasi output menuju outcome, serta dari rutinitas administratif menuju pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat.
“Birokrasi harus menciptakan nilai dan dampak nyata, bukan sekadar menghabiskan anggaran. Ini hanya bisa terwujud jika ada keteladanan, pengawasan, dan komitmen hingga ke tingkat UPT,” pungkasnya.
Dalam Jatim Retreat 2026 tersebut, turut hadir sebagai narasumber Guru Besar ITS Surabaya, Prof. Mohammad Nuh. Ia memaparkan materi mengenai kepemimpinan dan creative financing dalam pemerintahan.
Prof. Nuh menekankan bahwa kekuatan kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh figur pemimpin, melainkan juga kualitas para pengikut di dalam organisasi.
“Dalam organisasi, followers itu 80 persen dan leader hanya 20 persen. Seorang pemimpin tidak cukup hanya meng-upgrade dirinya sendiri, tetapi juga harus meningkatkan kualitas timnya. Leadership akan kuat jika followership juga kuat,” jelasnya.
Dari sisi keuangan, Prof. Nuh menegaskan pentingnya menggali sumber pendanaan baru sebagai penguat APBD. Selain itu, pengelolaan BUMD perlu diarahkan tidak hanya mengejar pendapatan, tetapi berorientasi pada keuntungan.
“Harus ada sumber pendapatan di luar APBD agar APBD semakin kuat. Begitu juga BUMD harus mengubah mindset dari revenue oriented menjadi profit oriented. Profitability adalah kuncinya,” pungkasnya. (Red)
