Jimbaran |Nusantara Jaya News — Situasi perairan di Indonesia, sebagai negara maritim berada dalam kondisi darurat sampah laut, sekitar 350 ribu ton sampah plastik tercatat masuk laut Indonesia. Perlindungan laut tidak akan pernah berhasil jika hanya mengandalkan teknologi dan proyek jangka pendek.
Bali Ocean Days 2026 menghadirkan lebih dari 40 pembicara dari 11 negara dengan tema “Navigating Solutions for a Regenerative Ocean Future.” Menampilkan pendekatan konservasi berbasis sains, komunitas, dan edukasi publik yang berlangsung selama dua hari dari tanggal 30-31 Januari 2026 di Intercontinental Bali resort Jimbaran.
Para pemimpin negara kepulauan, termasuk Fiji, Papua Nugini, dan Seychelles, menyerukan penguatan kerja sama internasional untuk menghadapi krisis laut dan iklim yang kian memburuk, seraya memperingatkan bahwa kenaikan muka laut dan kerusakan ekosistem sudah mengancam kelangsungan hidup negara mereka.
Berbicara dalam Bali Ocean Days 2026, forum yang mempertemukan pembuat kebijakan, ilmuwan, dan pelaku usaha, para pejabat tersebut menegaskan bahwa negara kepulauan kecil berada di garis depan perubahan iklim meski hanya menyumbang sebagian kecil emisi global.
“Kami tidak berbicara tentang risiko yang jauh. Bagi kami, ini sudah menjadi kenyataan sehari-hari,” ujar salah satu pembicara, menggambarkan erosi pantai, pemutihan terumbu karang, dan badai yang semakin ekstrem.
Menteri Perikanan dan Kehutanan Fiji Alitia Bainivalu, Menteri Perikanan dan Sumber Daya Kelautan Papua Nugini Jelta Wong, serta Utusan Khusus Seychelles untuk ASEAN Nico Barito menyatakan krisis laut bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga ancaman terhadap ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, dan kohesi sosial.
Di Papua Nugini, sejumlah komunitas pesisir telah direlokasi karena wilayahnya tak lagi layak huni, sementara Seychelles dan Fiji menghadapi tekanan yang kian besar terhadap pariwisata bahari dan perikanan.
Mereka menyerukan peningkatan akses terhadap pembiayaan iklim, transfer teknologi, dan kebijakan global yang lebih adil, seraya menegaskan bahwa negara kepulauan menanggung beban yang tidak seimbang dari krisis yang bukan mereka ciptakan.
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menghadapi risiko serupa dengan ribuan kilometer garis pantai yang terpapar dampak perubahan iklim dan degradasi laut.(tik/red)
