Pakpak Bharat |Nusantara Jaya News — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dairi Pakpak Bharat Karo menyampaikan kecaman keras terhadap PLN Pusat terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan STTU Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat. Proyek tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan hidup, tatanan sosial, serta keberlangsungan hidup masyarakat setempat.(30/1)
Pernyataan ini disampaikan melalui rilis resmi HMI Cabang Dairi Pakpak Bharat Karo yang ditulis oleh Faisal Yoga, selaku Ketua HMI Komisariat Pertaki Cabang Dairi Pakpak Bharat Karo, yang juga merupakan masyarakat Kecamatan STTU Jehe, wilayah yang secara langsung terdampak oleh pembangunan PLTA tersebut. Posisi tersebut menegaskan bahwa sikap HMI lahir dari analisis organisasi sekaligus realitas lapangan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
HMI menilai pembangunan PLTA di STTU Jehe dijalankan tanpa mengedepankan prinsip transparansi dan partisipasi publik. Masyarakat terdampak tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan, sehingga memunculkan keresahan dan penolakan di tengah warga.
HMI menyoroti potensi kerusakan ekosistem sungai, perubahan aliran air, ancaman terhadap lahan pertanian, serta risiko hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat sebagai dampak nyata yang ditimbulkan. Jika pembangunan ini terus dipaksakan tanpa kajian yang objektif, terbuka, dan berpihak pada masyarakat, maka kerusakan ekologis jangka panjang dikhawatirkan tidak dapat dihindari.
Lebih lanjut, HMI Cabang Dairi Pakpak Bharat Karo mengecam keras PLN Pusat yang dinilai abai terhadap dampak sosial dan lingkungan dalam menjalankan proyek strategis nasional.
PLN Pusat dianggap lebih mengedepankan target investasi dan penyediaan energi, namun mengesampingkan hak-hak dasar masyarakat lokal yang selama ini hidup bergantung pada kelestarian alam.
HMI juga mengecam pola kebijakan PLN Pusat yang bersifat sentralistik dan minim dialog. Pendekatan pembangunan yang dilakukan secara top-down tanpa komunikasi terbuka dengan masyarakat dinilai sebagai bentuk pengingkaran terhadap prinsip keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.
“Kehadiran PLTA hingga saat ini belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Yang terjadi justru meningkatnya keresahan sosial, ketidakpastian masa depan, serta ancaman terhadap ruang hidup masyarakat,” tegas HMI Cabang Dairi Pakpak Bharat Karo.
Atas dasar tersebut, HMI Cabang Dairi Pakpak Bharat Karo secara tegas:
1. Mendesak PLN Pusat untuk menghentikan sementara pembangunan PLTA di Kecamatan STTU Jehe hingga dilakukan evaluasi menyeluruh, independen, dan transparan.
2. Menuntut keterbukaan informasi serta pelibatan aktif masyarakat terdampak dalam setiap tahapan pembangunan.
3. Menolak segala bentuk pembangunan yang mengorbankan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat demi kepentingan investasi semata.
HMI Cabang Dairi Pakpak Bharat Karo menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan berdiri bersama masyarakat dalam memperjuangkan keadilan sosial, kelestarian lingkungan, serta pembangunan yang berkeadaban di Kabupaten Pakpak Bharat. (AMK)
