Denpasar | Nusantara Jaya News – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali merilis perkembangan inflasi terbaru pada 5 Januari 2026. Dalam rilis tersebut disebutkan bahwa inflasi gabungan kabupaten/kota di Provinsi Bali pada Desember 2025 secara bulanan mengalami inflasi sebesar 0,70 persen (month to month/mtm), meningkat dibandingkan November 2025 yang tercatat sebesar 0,40 persen (mtm).
Secara tahunan, inflasi Bali juga menunjukkan tren kenaikan. Inflasi year on year (yoy) Desember 2025 tercatat sebesar 2,91 persen, naik dari 2,51 persen (yoy) pada bulan sebelumnya. Meski meningkat, capaian ini masih terjaga dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen, serta sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat 2,92 persen (yoy).
BPS mencatat, kinerja inflasi Bali tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2025 yang diprakirakan berada pada batas atas kisaran 5,0–5,8 persen (yoy), didorong oleh pemulihan sektor pariwisata, konsumsi rumah tangga, serta aktivitas ekonomi domestik.
Seluruh Kabupaten/Kota Alami Inflasi
Secara spasial, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami inflasi bulanan pada Desember 2025. Kota Denpasar mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar 3,45 persen (yoy) dengan inflasi bulanan sebesar 0,38 persen (mtm). Kabupaten Badung mengalami inflasi bulanan tertinggi sebesar 1,12 persen (mtm) dengan inflasi tahunan 2,37 persen (yoy).
Sementara itu, Tabanan mencatat inflasi bulanan 1,02 persen (mtm) atau 2,70 persen (yoy), disusul Singaraja dengan inflasi 0,69 persen (mtm) dan 2,51 persen (yoy). Kondisi ini menunjukkan tekanan harga yang relatif merata di seluruh wilayah Bali.
Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi
Inflasi Provinsi Bali pada Desember 2025 terutama disumbang oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Tekanan harga pada kelompok ini dipicu oleh keterbatasan pasokan akibat curah hujan tinggi di sejumlah daerah sentra produksi di Bali.
Berdasarkan komoditas, inflasi bulanan terutama bersumber dari kenaikan harga cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, tomat, serta biaya pemeliharaan dan jasa. Namun demikian, tekanan inflasi tersebut tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas seperti canang sari, kangkung, cabai merah, beras, dan tongkol diawetkan.
Risiko Inflasi ke Depan Perlu Diwaspadai
Ke depan, sejumlah risiko inflasi masih perlu diantisipasi. Tingginya permintaan barang dan jasa pada periode libur tahun baru, serta berlanjutnya kenaikan harga emas dunia, berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap inflasi Bali.
Selain itu, puncak musim hujan berisiko mengganggu produksi hortikultura, distribusi pangan, serta meningkatkan potensi serangan hama dan organisme pengganggu tanaman. Kondisi ini dapat memengaruhi ketersediaan pasokan pangan strategis di pasar.
Kewaspadaan juga diperlukan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), termasuk Idulfitri dan Hari Raya Nyepi pada triwulan I 2026. Oleh karena itu, sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dinilai krusial untuk menjaga stabilitas harga, khususnya beras dan komoditas hortikultura.
Untuk menghadapi potensi tekanan inflasi ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama pemerintah daerah melalui implementasi strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.
Strategi ini diperkuat melalui tiga fokus utama, yakni stabilitas pasokan, efisiensi distribusi, dan penguatan regulasi. Selain itu, TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota se-Bali terus mendorong penguatan dan perluasan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai langkah menjaga inflasi tetap terkendali.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menyampaikan apresiasi kepada seluruh TPID Pemerintah Daerah se-Bali atas sinergi dan langkah konkret yang konsisten sepanjang tahun 2025.
“Inflasi Bali dapat terjaga dengan baik berkat sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Pada tahun 2026, sinergi tersebut akan terus diperkuat melalui intensifikasi operasi pasar, percepatan penyaluran SPHP, penguatan produksi dalam daerah, kerja sama antar daerah intra dan ekstra Bali, serta peningkatan efisiensi rantai pasok pangan.
Bank Indonesia juga mendorong pembangunan ekosistem ketahanan pangan yang inklusif dengan melibatkan BUMDes, Perumda pangan, koperasi, serta kolaborasi hulu-hilir dari petani hingga sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka) melalui pemanfaatan produk pangan lokal.
Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Bank Indonesia Provinsi Bali optimistis inflasi tahun 2026 akan tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen. (Red)


****************************************












