Jakarta|Nusantara Jaya News — Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan sikapnya menolak gagasan pembentukan Menteri Kepolisian maupun penempatan institusi Polri di bawah sebuah kementerian. Bahkan, ia menyebut lebih memilih menjadi petani apabila harus menduduki jabatan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Listyo Sigit dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dan seluruh Kapolda se-Indonesia yang digelar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (26/1/2026).
Dalam rapat tersebut, Sigit mengungkapkan bahwa dirinya sempat menerima beberapa pesan dari sejumlah pihak yang menawarkan posisi Menteri Kepolisian, seiring mencuatnya wacana Polri berada di bawah kementerian.
“Bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WhatsApp bahwa, ‘mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?’,” ujar Sigit sambil menirukan isi pesan tersebut.
Menanggapi tawaran itu, Sigit menyampaikan penolakannya secara tegas. Ia menilai gagasan pembentukan Menteri Kepolisian bukanlah solusi yang tepat bagi institusi Polri.
“Kalau saya pribadi, lebih baik jadi petani,” ucapnya disambut perhatian peserta rapat.
Menurut Sigit, posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan format yang paling ideal. Ia menilai struktur tersebut memberikan ruang independensi yang cukup bagi Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melayani masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa Polri harus tetap fokus pada tugas pokok dan fungsinya, serta menjaga profesionalisme dan netralitas sebagai alat negara.
“Posisi Polri di bawah Presiden saat ini sudah sangat tepat dan ideal,” tegas Sigit.
Pernyataan Kapolri ini sekaligus menegaskan sikap institusi Polri terhadap berbagai wacana restrukturisasi kelembagaan yang belakangan kembali mengemuka di ruang publik dan parlemen. (Red)
