****************************************
Jakarta |Nusantara Jaya News — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menambah lapisan atau layer tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebagai langkah strategis pemerintah dalam menekan peredaran rokok ilegal yang kian marak di dalam negeri. Kebijakan ini sekaligus diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor cukai.
Purbaya menyampaikan bahwa regulasi terkait penambahan layer tarif CHT tersebut ditargetkan rampung dan diterbitkan dalam waktu dekat. Saat ini, Kementerian Keuangan masih melakukan pembahasan intensif bersama pelaku industri hasil tembakau serta berbagai pemangku kepentingan terkait.
“Nanti kalau peraturannya keluar, mungkin minggu depan. Kalau mereka masih main-main, saya akan hantam semuanya. Tidak ada ampun lagi,” tegas Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Menurutnya, kebijakan penambahan layer tarif CHT ini tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga memberikan ruang bagi produsen rokok ilegal agar dapat beralih menjadi pelaku usaha legal. Dengan demikian, produk yang sebelumnya beredar tanpa pita cukai dapat masuk ke dalam sistem resmi dan turut menyumbang penerimaan negara.
“Masih didiskusikan, untuk memberi ruang kepada yang ilegal untuk masuk menjadi legal. Jadi mereka akan bayar pajak juga nanti,” ujar Purbaya.
Ia menegaskan, selama ini peredaran rokok ilegal telah merugikan negara dalam jumlah besar, baik dari sisi penerimaan cukai maupun persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, pemerintah menilai perlu adanya kebijakan yang lebih adaptif, namun tetap tegas terhadap pelanggaran hukum.
Dengan penambahan layer tarif CHT, pemerintah berharap struktur cukai menjadi lebih fleksibel dan mampu mengakomodasi berbagai skala produksi industri rokok. Langkah ini juga diharapkan dapat menekan praktik ilegal sekaligus menjaga stabilitas industri hasil tembakau nasional.
Ke depan, Kementerian Keuangan menegaskan akan memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap rokok ilegal, sembari memastikan kebijakan fiskal yang diterapkan tetap berkeadilan dan berpihak pada kepentingan negara.(Red)
