Denpasar |Nusantara Jaya News – Pemerintah Provinsi Bali bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menjaga stabilitas inflasi sekaligus mendorong percepatan digitalisasi daerah menjelang rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Triwulan I Tahun 2026. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Bali yang digelar pada 10 Februari 2026.
HLM ini dipimpin langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster, didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja, serta Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, para Bupati dan Wali Kota se-Bali atau yang mewakili, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali, unsur Polda Bali, OJK, BPS, Bulog, anggota TPID dan TP2DD, serta jajaran Perumda se-Provinsi Bali.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Provinsi Bali sepanjang tahun 2025 tercatat sebesar 2,91 persen (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen (yoy), serta tetap terjaga dalam sasaran inflasi nasional 2,5±1 persen.
Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi inflasi Bali relatif terkendali di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, yang juga tercermin dari pertumbuhan ekonomi Bali yang cukup tinggi, yakni sebesar 5,82 persen pada tahun 2025.
Memasuki awal tahun 2026, BPS kembali mencatat inflasi Provinsi Bali pada Januari 2026 sebesar 2,58 persen (yoy).
Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1 persen dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,55 persen (yoy). Stabilitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi Bali ini turut didukung oleh keberhasilan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, di mana penerimaan pajak dan retribusi daerah di Bali telah 100 persen dilakukan secara digital.
Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi dan koordinasi yang kuat antara TPID dan TP2DD se-Provinsi Bali. Ke depan, sinergi dan kolaborasi ini dinilai perlu terus diperkuat agar pada tahun 2026 inflasi dapat tetap terjaga dalam rentang sasaran, sekaligus mendorong akselerasi digitalisasi yang semakin masif dan berdampak nyata bagi perekonomian daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya pengendalian inflasi karena stabilitas harga sangat menentukan terjaganya kesejahteraan dan daya beli masyarakat Bali. Menurutnya, inflasi yang terkendali akan memberikan kepastian harga, baik bagi masyarakat sebagai konsumen maupun bagi produsen, khususnya petani.
“Harapannya, inflasi dapat dijaga dalam rentang sasaran agar kepastian harga dapat dirasakan oleh masyarakat dan produsen. Hal ini penting untuk menjaga kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi Bali,” ujar Wayan Koster.
Selain itu, Gubernur Bali juga menekankan pentingnya penggunaan produk lokal sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah serta membangun perekonomian Bali yang berdaya tahan dan memiliki daya saing global.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menyampaikan bahwa menjelang HBKN Triwulan I 2026 terdapat sejumlah tantangan dalam pengendalian inflasi.
Tantangan tersebut antara lain volatilitas produksi pangan, dinamika cuaca, rantai pasok yang belum optimal, peningkatan permintaan komoditas pangan seiring pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta perlunya pelaksanaan operasi pasar yang terencana dan tepat sasaran.
Beberapa komoditas pangan yang perlu mendapat perhatian khusus menjelang HBKN antara lain cabai rawit, beras, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan tomat. Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menegaskan bahwa komoditas pangan, khususnya aneka cabai, perlu menjadi fokus pengendalian di tengah dinamika cuaca yang tidak menentu.
Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Mochamad Edy Yusuf, menekankan bahwa pengendalian inflasi merupakan prasyarat penting untuk menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi daerah sekaligus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan ketahanan pangan melalui pemanfaatan neraca pangan daerah sebagai kunci untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.
Menjelang HBKN Triwulan I 2026, TPID Provinsi Bali memperkuat strategi pengendalian inflasi jangka pendek melalui penguatan pelaksanaan operasi pasar murah, akselerasi kerja sama antar daerah guna mendukung kepastian pasokan, serta optimalisasi komunikasi publik. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjaga inflasi bulanan Bali tetap di bawah pola historis periode HBKN, inflasi tahunan terjaga dalam sasaran nasional, serta inflasi pangan dapat terkendali.
Sejalan dengan upaya TPID, TP2DD Provinsi Bali juga terus berkomitmen mempercepat digitalisasi daerah. Implementasi program unggulan TP2DD diarahkan secara terpadu untuk mengakselerasi digitalisasi layanan publik, optimalisasi pendapatan daerah melalui pembayaran nontunai, serta mendorong penguatan ekosistem digital daerah yang inklusif dan berdampak langsung bagi masyarakat Bali.
Sebagai langkah konkret menuju terwujudnya Bali sebagai Pulau Digital, pada kesempatan tersebut juga dilakukan peluncuran Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Bali serta penandatanganan Komitmen Bersama Akselerasi Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah se-Bali yang dipimpin langsung oleh Gubernur Bali. Momentum ini menegaskan dukungan penuh seluruh kepala daerah di Bali terhadap percepatan digitalisasi.
Penandatanganan komitmen bersama ini mencerminkan kesepahaman Gubernur Bali serta para Bupati dan Wali Kota se-Bali dalam mengimplementasikan digitalisasi transaksi pemerintah daerah secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan komitmen kolektif tersebut, diharapkan kebijakan digitalisasi dapat berjalan lebih terkoordinasi, terukur, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan efisiensi ekonomi, pengendalian inflasi, dan penguatan stabilitas serta ketahanan perekonomian Bali.
Gubernur Bali pun berharap seluruh pihak dapat menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjalankan dan mengimplementasikan berbagai program digitalisasi yang telah digariskan dalam roadmap TP2DD Provinsi Bali Tahun 2026–2030 demi mendukung pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. (Red)
