Bali |Nusantara Jaya News — Perkembangan inflasi Provinsi Bali pada rilis BPS Provinsi Bali tanggal 2 Februari 2026 mencatatkan bahwa secara
bulanan Provinsi Bali pada Januari 2026 mengalami deflasi sebesar -0,34% (mtm) sesuai dengan pola seasonal,
setelah bulan sebelumnya mengalami inflasi sebesar 0,70% (mtm). Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali melandai dari
2,91% (yoy) pada Desember 2025 menjadi 2,58% (yoy). Di tengah berlanjutnya tantangan dinamika cuaca dan
permintaan pada periode libur awal tahun, Inflasi Bali pada Januari 2026 terjaga dalam sasaran 2,5±1% dan lebih
rendah dibandingkan Nasional yang sebesar 3,55% (yoy).
Secara spasial, seluruh Kabupaten/Kota IHK di Bali mengalami deflasi bulanan pada Januari 2026. Badung mengalami
deflasi bulanan terdalam sebesar -0,78% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 1,09% (yoy), diikuti Singaraja dengan
deflasi bulanan sebesar -0,44% (yoy) atau inflasi tahunan sebesar 2,59% (yoy), selanjutnya Tabanan mengalami
deflasi bulanan sebesar -0,21% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 2,00% (yoy). Lebih lanjut Denpasar mengalami
deflasi bulanan sebesar -0,13% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 3,60% (yoy). Kondisi inflasi tahunan tersebut perlu
diwaspadai karena berada di atas rentang sasaran inflasi 2,5±1%.
Deflasi di Provinsi Bali terutama disumbang oleh penurunan harga secara aggregat pada Kelompok Makanan,
Minuman, dan Tembakau. Berdasarkan komoditas, secara bulanan deflasi Januari 2026 terutama bersumber dari
penurunan harga cabai rawit, bawang merah, dan cabai merah karena peningkatan pasokan di tengah panen, serta
penurunan harga bensin dan daging ayam ras. Deflasi yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan tarif parkir, sewa
rumah, emas perhiasan, ikan tongkol diawetkan, dan kangkung.
Ke depan, beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain tingginya permintaan barang dan jasa pada periode
long weekend dan HBKN Ramadhan serta berlanjutnya kenaikan harga emas dunia. Lebih lanjut, puncak musim hujan
berisiko menyebabkan produksi pertanian kurang optimal, gangguan distribusi, dan meningkatkan risiko penyakit
hewan ternak serta gelombang tinggi yang berpotensi menahan produksi perikanan. Menghadapi triwulan I 2026,
kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan untuk menjaga stabilitas harga dalam menghadapi rangkaian Hari Besar
Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri dan Nyepi. Tambahan permintaan pangan juga diprakirakan akan meningkat
seiring dengan peningkatan cakupan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Oleh karena itu, sinergi TPID perlu terus
diperkuat dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan, khususnya beras, hortikultura, dan daging ayam ras.
Dalam mengantisipasi potensi peningkatan tekanan inflasi ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat
sinergi dan inovasi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, yang difokuskan pada tiga pilar utama,
yaitu menjaga stabilitas pasokan, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memperkuat aspek regulasi. Strategi
tersebut diimplementasikan utamanya melalui intensifikasi operasi pasar dengan kaidah 3T (tepat waktu, tepat
lokasi, dan tepat sasaran), penguatan kerja sama antar daerah baik intra-Bali maupun luar Bali, dan perluasan
ekosistem ketahanan pangan hulu-hilir yang inklusif dengan melibatkan BUMDes, Perumda pangan, dan koperasi,
yang diperkuat melalui regulasi pemanfaatan produk pangan lokal oleh pelaku usaha di daerah. Dengan langkah-
langkah strategis tersebut, inflasi tahun 2026 diprakirakan terjaga dalam sasaran 2,5%±1%. (Red)
