Sidikalang |Nusantara Jaya News – Batalnya peluncuran program ‘SPPG di Kecamatan Sidikalang’ memicu kritik keras dari kalangan pemuda dan masyarakat. Program yang sebelumnya disebut akan membuka peluang kerja bagi warga itu gagal berjalan karena proses administrasi di tingkat kecamatan dikabarkan belum dituntaskan.
Fungsionaris *BKPRMI Kabupaten Dairi, Barle Angkat*, menilai kejadian ini sebagai bentuk kelalaian serius dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tidak seharusnya tersendat hanya karena persoalan birokrasi.
> “Ini bukan program seremonial. Ini menyangkut kesempatan kerja dan harapan masyarakat. Kalau sampai batal hanya karena administrasi tidak diselesaikan, berarti ada tanggung jawab yang tidak dijalankan secara maksimal,” tegas *Barle Angkat*.
Menurutnya, pemerintah kecamatan seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan program pemerintah pusat dan daerah berjalan tepat waktu. Ia menilai keterlambatan ini telah merugikan masyarakat yang sudah menunggu realisasi program tersebut.
> “Pejabat publik itu digaji untuk melayani, bukan memperlambat. Kalau program pro-rakyat saja bisa terhenti di meja birokrasi, ini sinyal kuat bahwa ada yang tidak beres dalam tata kelola,” lanjutnya.
BKPRMI Dairi secara terbuka *mendesak Pemerintah Kabupaten Dairi* untuk segera melakukan *evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran Kecamatan Sidikalang*, termasuk meninjau kembali tanggung jawab pejabat yang berwenang dalam proses administrasi program tersebut.
Selain itu, BKPRMI juga meminta adanya *klarifikasi resmi kepada publik dalam waktu dekat* agar masyarakat tidak terus bertanya-tanya mengenai penyebab batalnya peluncuran SPPG.
> “Kami minta penjelasan terbuka. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terus menurun karena pemerintah terkesan diam. Jika memang ada kelalaian, harus ada tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku,” ujar Barle.
Sebagai bentuk sikap, BKPRMI Dairi menyatakan akan menggelar *konsolidasi akbar organisasi* dan menyiapkan langkah penyampaian aspirasi masyarakat melalui jalur konstitusional sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan di daerah.(AMK)
