Bali |Nusantara Jaya News — Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama Bank Indonesia Provinsi Bali memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID Kabupaten Buleleng, yang digelar pada Kamis (12/2) di Kantor Bupati Buleleng.(12/2)
Kegiatan dipimpin oleh Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG; dan dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan BI Bali, Ronald D. Parluhutan; Sekretaris Daerah Buleleng, Drs. Gede Suyasa, M.Pd; jajaran Forkopimda, BPS, Bulog, Direktur Utama Perumda Swatantra dan Perumda Argha Nayottama, serta perangkat daerah anggota TPID Kab. Buleleng.
Dalam sambutannya, Bupati Buleleng menyampaikan apresiasi kepada TPID Buleleng dan Bank Indonesia terhadap sinergi, dukungan, dan pendampingan dalam berbagai pelaksanaan program TPID di Kab. Buleleng.
“Pertemuan ini merupakan forum strategis yang erat kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, mengingat inflasi memiliki multiplier effect yang sangat besar terhadap daya beli, khususnya ketika harga bahan pokok meningkat”, ucap Nyoman.
Pada kesempatan tersebut, Bank Indonesia menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengendalian inflasi serta strategi yang akan dilakukan, baik jangka pendek dalam menyambut HBKN Imlek, Nyepi dan Ramadhan-IdulFitri, serta jangka panjang yang diharapkan mampu mengendalikan inflasi Buleleng dan Provinsi Bali terjaga dalam sasaran 2,5±1% di tahun 2026 Mendukung hal tersebut, Bank Indonesia juga memiliki berbagai program fasilitasi dalam rangka pengembangan ekonomi Buleleng, di antaranya melalui dukungan sarana dan prasarana pertanian, program on boarding UMKM, dan championship klaster.
Buleleng merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama di Bali, kondisi ini menyebabkan permintaan pangan di Kab. Buleleng tidak hanya berasal dari penduduk (828.156 jiwa pada 2024) namun juga non-penduduk (wisatawan) yang jumlahnya 1,58 juta pada 2024. Selain itu, luas lahan pertanian Kab. Buleleng merupakan salah satu yang terbesar di Bali, namun pemenuhan kebutuhan pangannya masih bergantung pada pasokan dari daerah lain.
Dalam agenda HLM dimaksud, BPS memaparkan perkembangan inflasi Provinsi Bali dan Kab. Buleleng, termasuk mengenai penyusunan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH), yang secara berkala memotret pola konsumsi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, BPS turut menginformasikan agenda pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagal upava memperkuat basis data statistik untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
Lebih lanjut, berdasarkan koordinasi Perumda dan Dinas Pertanian Buleleng, ketersediaan pangan di Buleleng relatif terjaga,ditopang oleh dukungan pasokan lintas wilayah serta penguatan ekosistem hulu-hilir.
Namun demikian kewaspadaan tetap diperlukan mengingat kebutuhan dapat meningkat saat kunjungan wisatawan naik, sehingga stabilisasi harga dan operasi pasar perlu terus diperkuat menjelang HBKN.
Menjelang HBKN Triwulan I 2026, TPID Kabupaten Buleleng memperkuat strategi dan sinergi pengendalian inflasi jangka pendek,khususnya pada penguatan pelaksanaan operasi pasar murah, akselerasi Kerjasama Antar Daerah untuk mendukung kepastian pasokan, dan optimalisasi komunikasi publik.
Harapannya, inflasi bulanan Kabupaten Buleleng dapat terjaga di bawah pola historis periode HBKN, inflasi tahunan terjaga dalam sasaran nasional, dan inflasi pangan dapat terkendali mendukung sasaran nasional.
Bank Indonesia akan terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng guna memastikan stabilitas harga dapat terjaga.
Upaya ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Buleleng serta mendukung pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan.(Red)
